Kompas.com - 10/11/2020, 19:19 WIB
Amien Rais saat memperkenalkan logo Partai Ummat pada Selasa (10/11/2020). Amien Rais saat memperkenalkan logo Partai Ummat pada Selasa (10/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes menilai, Partai Ummat besutan  Amien Rais bakal kesulitan dalam mendapatkan suara dalam pemilih.

Sebab, menurut Arya, sudah relatif banyak partai berbasis Islam yang ada saat ini. 

"Jumlah partai berbasis islam sudah banyak ada PAN, PKB, PKS, PPP, PBB, Gelora, nah fregmentasi dan kompetisi yang tinggi di antara partai-partai berbasis Islam, itu menyulitkan bagi partai-partai baru untuk bisa ikut berkompetisi," kata Arya saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Amien Rais Dirikan Partai Ummat, Ancaman bagi PAN?

Arya juga mengatakan, partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PAN, PPP dan PKB memperoleh suara yang stabil dalam Pemilu.

Menurut Arya, hal tersebut akan menyulitkan partai baru untuk mempengaruhi pemilih.

"Mereka (partai-partai Islam yang ada) sudah memilih basis pemilih yang jelas, basis massanya sudah terukur, stabil, itu membuat kemudian bila ada partai baru masuk akan sulit mencari segmen pemilih yang mana," ujarnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan, sosok Amien Rais belum bisa menjamin jumlah pemilih akan meningkat pada Partai Ummat.

Sebab, tantangan yang harus dihadapi adalah partai-partai lain yang semakin kompetitif dalam mencapai ambang batas parlemen sebanyak 4 persen.

"Iya memang (Amien Rais) senior, dulu saat Amien lagi jaya-jayanya tahun 1999, tapi tantangan sekarang adalah partai semakin kompetitif jadi ya susah dan PT juga tinggi sekarang 4 persen, itu jadi berat bagi partai baru," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kamis (1/10/2020) Amien Rais mengumumkan Partai Ummat. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X