Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Satuan Nubika TNI, Pengamat Nilai Tak Perlu Ada di Setiap Matra

Kompas.com - 10/11/2020, 18:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI) Beni Sukadis menilai, rencana pembentukan satuan nuklir, biologi, kimia (nubika) di lingkungan TNI harus mempunyai misi dan fungsi yang jelas.

"Yang perlu dipikirkan soal misi dari satuan ini harus fungsional, bukan sekadar didirikan tanpa ada komitmen kerja jangka panjang," ujar Beni melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2020).

Wacana pembentukan satuan nubika dilontarkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam merespons pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun di dunia.

Baca juga: Dampak Covid-19 Sadarkan TNI Pentingnya Miliki Satuan Antiserangan Biologi

Menurut dia, pandemi Covid-19 menyadarkan pentingnya mempunyai satuan antiserangan biologi.

Sementara itu, menurut Beni, misi satuan ini harus memiliki efek besar dalam membantu pemerintah menghadapi ancaman nubika di masa depan.

Sebab, tidak menutup kemungkinan nubika menjadi salah satu senjata pemusnah massal yang dapat mengancaman kehidupan manusia dan lingkungan.

Sejalan dengan itu, menurut Beni, rencana pembentukan satuan ini juga sebaiknya tak menambah beban mengingat terbatasnya anggaran militer saat ini.

Karena itu, pembentukan satuan tersebut idealnya terpusat di tingkat Mabes TNI tanpa perlu dikonsentrasikan di tiap-tiap matra TNI.

"Mengingat anggaran militer yang terbatas sebaiknya cukup satu organisasi di bawah Mabes TNI, yang lain hanya unit satuan kerja (satker) matra," kata dia.

Di sisi lain, Beni mengapresiasi rencana pembentukan satuan tersebut setelah menyadari efek penyebaran pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pembentukan satuan ini diperlukan guna mencegah serangan virus melalui penggunaan senjata nubika.

"Merespons bukan saja karena Covid-19, tapi di masa depan senjata pemusnah massal atau WMD (weapons of mass destruction) memang ada," kata dia.

Baca juga: Penyebab Anggota TNI Dikeroyok Tukang Ojek, Kapolres: Dikira Melarikan Diri Usai Menyerempet Pejalan Kaki

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan, penyebaran pandemi Covid-19, baik di Indonesia maupun secara global menyadarkan pentingnya mempunyai satuan antiserangan biologi.

"Kita juga melihat bahwa ancaman pandemi akhirnya membangunkan kita pentingnya kita memiliki satuan anti-serangan biologi, kita sebutlah nubika," ujar Panglima TNI dikutip dari kanal Youtube Puspen TNI, Senin (9/11/2020).

Hadi menyebut, masifnya penyebaran Covid-19 menjadi suatu bentuk serangan global yang mempunyai dampak terhadap semua lini kehidupan.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com