Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Munculkan Problem Ketidakseimbangan Popularitas

Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, kampanye tatap muka tetap masif karena kampanye daring dianggap monoton, tidak enak dilihat, tidak ada gimmick, hingga tak mampu menyentuh emosi pemilih.

Oleh karenanya, lanjut Saan, untuk mendorong pelaksanaan kampanye daring, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah harus mampu memaksa pasangan calon kepala daerah.

Harus ada aturan yang memaksa pasangan calon kepala daerah, partai politik, tim kampanye dan masyarakat umum untuk menggunakan kampanye metode tersebut.

Baca juga: Pelanggaran Protokol Kesehatan 26 Oktober-4 November Tertinggi dalam 40 Hari Kampanye

Kendati demikian, kata Saan, yang terpenting bagi pihaknya adalah kampanye berjalan aman dari Covid-19 dan tidak menimbulkan klaster baru virus corona.

Namun, ke depan, penting bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memberikan ruang yang sama bagi petahana maupun penantang untuk menaikkan popularitas, sekalipun pemilihan digelar di situasi pandemi seperti sekarang ini.

"Penyelenggara dalam hal ini pemerintah dan sebagainya membuat ruang bagaimana agar ruang untuk menaikkan popularitas itu terjaga," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.