Kemenlu Akan Terus Dalami Kasus ABK WNI yang Bekerja di Kapal Ikan China

Kompas.com - 10/11/2020, 16:03 WIB
Menteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS. REUTERS via BBC INDONESIAMenteri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mendalami berbagai kasus yang dihadapi oleh anak buah kapal warga negara Indonesia ( ABK WNI) yang bekerja di kapal ikan China

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui telekonferensi, Selasa (10/11/2020).

"Pasca-berbagai tahap pemulangan pemulangan selanjutnya kita akan terus mendalami berbagai kasus yang dihadapi para ABK. Termasuk pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan," kata Retno.

Baca juga: Menlu: Seluruh ABK WNI yang Terdampar di Senegal Telah Dipulangkan

Sementara itu, ia juga akan mendorong penegak hukum untuk melakukan kerja sama mutual legal assistance antara Indonesia dan China.

Retno pun berterima kasih dengan pihak otoritas China yang sudah mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

"Saya sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Senegal dan juga memerintahkan otoritas RRT (Republik Rakyat Tiongkok)," ujar dia.

Diketahui, pada 7 November 2020 pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga memulangkan 155 ABK WNI dan dua jenazah yang bekerja di kapal ikan China.

"Pada tanggal 7 November yang lalu, telah dipulangkan 157 ABK WNI termasuk dua jenazah melalui Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara," kata Retno.

Baca juga: Usut Dugaan Perdagangan Orang, LPSK Dorong Polri Periksa Repatriasi 155 ABK Kapal China

Retno mengungkapkan, ABK yang dipulangan tersebut bekerja di 12 kapal ikan China.

Mereka kemudian dipulangkan menggunakan Kapal Long Xin 601 dan Kapal Long Xin 610.

"Pemulangan langsung menggunakan jalur laut ini merupakan yang pertama kali dilakukan antara Indonesia dan RRT," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X