KPK Tak Hentikan Proses Hukum Selama Pilkada, Bagaimana Jika Kepala Daerah Terpilih Berstatus Tersangka?

Kompas.com - 10/11/2020, 15:05 WIB
Ilustrasi tersangka ditahan. SHUTTERSTOCKIlustrasi tersangka ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, KPK akan tetap melakukan proses hukum di tengah penyelanggaraan pemilihan kepala daerah.

"Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, proses hukum selama Pilkada, KPK tidak pernah berhenti proses hukum walaupun Pilkada sekalipun," kata Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

Firli mengatakan, proses politik melalui Pilkada tidak akan menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK. Begitupun sebaliknya, proses hukum tidak boleh menghalangi proses politik.

Firli menuturkan, apabila seorang kepala daerah terpilih berstatus sebagai tersangka, maka kepala daerah tersebut akan tetap dilantik.

Baca juga: Ketua KPK: Sudah Tidak Saatnya Menang Pilkada dengan Membeli Suara

Kondisi serupa juga berlaku bagi kepala daerah terpilih berstatus tersangka yang sudah ditahan KPK.

Bedanya, kepala daerah terpilih yang sudah ditahan akan langsung dinonaktifkan setelah dilantik.

"Sudah pernah terjadi saat Pilkada lanjut proses politik, terpilih, saat Pilkada proses hukum lanjut proses hukum. Bahkan ada yang terpilih terpaksa dilantik di kantor KPK," ujar Firli.

Firli mengatakan, hal itu sudah beberapa kali terjadi ketika Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Tjahjo Kumolo.

Baca juga: Firli Sebut KPK Akan Tahan Dua Orang Kepala Daerah Pekan Depan

Beberapa nama yang dilantik saat berstatus tahanan KPK antara lain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

"Saya enggak enak juga itu, tapi apa boleh buat. Jadi jangan berharap bahwa proses hukum berhenti karena pilkada, tidak Pak, karena ranahnya berbeda," kata Firli.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya menyatakan, telah memulai penyelidikan dugaan korupsi terhadap beberapa calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

"Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan pilkada ini," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan kanal Youtube KPK, Kamis (5/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X