Kompas.com - 10/11/2020, 11:50 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi hasil survei Populi Center terkini tentang sosok calon Presiden 2024 yang mengunggulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Andreas mengatakan, hasil survei tentang capres masih sangat mungkin berubah-ubah hingga 2024.

"Pilpres masih jauh. Hasil-hasil survei pun masih akan sangat fluktuatif," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tinggi Menurut Survei, PAN: Berpeluang Besar Menangi Pilpres 2024

Ia pun menyebutkan, saat ini PDI-P fokus mendukung kerja-kerja Presiden Joko Widodo. Utamanya, dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

"Fokus kerja mendukung pemerintahan Jokowi dan program-program pemerintahan untuk segera mengatasi Covid-19 dan pemulihan dampak sosial ekonomi, sehingga bangsa ini segera kembali bangkit melakukan pembangunan," ucap Andreas.

Ditanya lebih jauh soal sosok Prabowo, Andreas mengatakan Menteri Pertahanan itu memiliki hak politik untuk maju kembali di Pilpres 2024.

"Itu hak politik beliau (Prabowo)," kata dia.

Baca juga: Survei Sebut Prabowo Tokoh Harapan Publik untuk 2024, PPP: Wajar, Beliau Capres Dua Kali

Lembaga Populi Center merilis hasil survei nasional mengenai dinamika politik di Tanah Air, salah satunya elektabilitas tokoh. Survei menanyakan harapan responden tentang sosok calon presiden 2024.

Hasilnya, dari sejumlah nama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diharapkan maju sebagai capres 2024 dengan elektabilitas 18,3 persen.

Di posisi kedua terdapat nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan elektabilitas 9,9 persen.

Menyusul di posisi ketiga yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 9,5 persen.

"Dalam pertanyaan semi terbuka terkait elektabilitas, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling diharapkan oleh masyarakat sebagai calon presiden pada tahun 2024 dengan 18,3 persen," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Survei Sebut Prabowo Paling Diharapkan sebagai Capres 2024, Gerindra: Bentuk Apresiasi Publik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Airlangga Sebut Ada Partai Akan Merapat, PAN Sebut KIB Masih Fokus Konsolidasi

Nasional
Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Ketika Ketua Komnas HAM Bicara Tantangan Pers di Era Digital...

Nasional
Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Wakil Ketua BURT DPR Ingatkan Rumah Sakit soal Pentingnya Edukasi Kesehatan untuk Masyarakat

Nasional
Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Bamsoet Minta Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipikr Lagi, PPP: Harus Ditanyakan pada Rakyat

Nasional
Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Komnas HAM Bakal Gali Kasus Gagal Ginjal hingga ke Akarnya, Termasuk soal Mafia Obat

Nasional
MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

MKD Nyatakan Laporan terhadap Iskan Qolbi Lubis Telah Disetop

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.