Survei Sebut Prabowo Tokoh Harapan Publik untuk 2024, PPP: Wajar, Beliau Capres Dua Kali

Kompas.com - 10/11/2020, 11:05 WIB
Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Raker itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2021. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai wajar bila publik masih mengharapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada tahun 2024.

Menurut dia, sosok prabowo masih ada di ingatan publik karena dua kali menjadi calon presiden dan pernah akan menjadi calon wakil presiden.

“PPP menilai wajar kalau hasil survei Pak Prabowo untuk capres 2024 tinggi, bahkan unggul dari sosok lainnya, beliau kan capres dua kali, dan sebelumnya juga jadi cawapres,” kata Asrul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2020)

“Jadi tentu top of mind sebagian masyarakat yang menjadi pemilih masih mengingat Pak Prabowo,” ucap dia.

Baca juga: Survei Sebut Prabowo Paling Diharapkan Capres 2024, Golkar: Masih Lama

Selain itu, menurut Arsul, posisi prabowo sebagai pimpinan Partai Gerindra dan pimpinan Kementerian Pertahanan menjadi nilai lebih, terutama meningkatkan popularitasnya. 

Kendati demikian, ia menilai Pilpres tahun 2024 masih cukup lama untuk dibicarakan saat ini.

“Karena Pilpres 2024 masih cukup lama, maka sosok-sosok lain masih berkesempatan untuk juga menaikkan popularitasnya,” papar Arsul.

Terlepas siapa pun yang akan maju, menurut Arsul, pasangan yang paling cocok memimpin Indonesia adalah yang berasal dari perpaduan kelompok nasionalis-agamis atau sebaliknya.

“Ke depan PPP melihatnya rumus ini akan tetap diperhitungkan,” ucap dia.

Lembaga Populi Center merilis hasil survei nasional mengenai dinamika politik di Tanah Air, salah satunya elektabilitas tokoh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Nasional
Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Nasional
Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X