Kompas.com - 10/11/2020, 08:18 WIB
Perundingan Antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, membicarakan Tentang Pembentukan Kabinet 23 Maret 1951 IPPHOSPerundingan Antara Presiden Soekarno dengan Pimpinan Masyumi, membicarakan Tentang Pembentukan Kabinet 23 Maret 1951
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi Masyumi Reborn pada 7 November meramaikan jagat politik nasional. Nama partai yang pernah dibubarkan Presiden Soekarno itu dihidupkan kembali oleh Cholil Ridwan yang malang melintang di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Namun, penggunaan nama Masyumi untuk menamai partai politik juga pernah terjadi pada 1999. Saat itu, pemilu pertama di era reformasi diikuti oleh dua partai yang menggunakan nama Masyumi yakni Partai Masyumi dan Partai Masyumi Baru.

Namun, selepas Pemilu 1999, kedua partai tersebut tak pernah muncul kembali di pemilu berikutnya hingga Pemilu 2019.

Baca juga: Yusril: Pemilu 1999 Ada Partai Masyumi Baru, Hasilnya Tak Menggembirakan

Berbeda dengan era Natsir

Menanggapi kemunculan Masyumi Reborn, peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai, deklarasi Masyumi yang dulu berbeda dengan Masyumi Reborn yang sekarang.

Ia menilai, pendirian Partai Masyumi di era oleh Mohammad Natsir merupakan upaya untuk menyatukan aspirasi politik kalangan Islam modernis.

Saat itu di era Orde Lama, umat Islam khususnya kalangan Islam modernis memiliki agenda membangun negara berbasiskan nilai-nilai Islam. Hal itu terlihat sejak penyusunan Piagam Jakarta yang kini menjadi pembukaan UUD 1945.

Saat itu kelompok Islam berupaya memasukkan tujuh kata, yakni "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Baca juga: Tanggapi Masyumi Reborn, Yusril Singgung Hak Politik hingga Kegagalan di Pemilu 1999

Golongan Islam yang memperjuangkan tujuh kata tersebut lalu bersama-sama mendirikan Partai Masyumi untuk mewujudkan visi politik Islam mereka.

Upaya golongan agama membangun negara dengan nilai-nilai Islam selanjutnya terlihat lewat debat antara Natsir dan Soekarno yang menggambarkan pertarungan politik golongan agama dan nasionalis saat itu.

"Jadi Masyumi lama itu didirikan atas dasar kepentingan ideologis. Namun kalau kita bandingkan dengan Masyumi baru sekarang ini, tentu bukan warna ideologi yang dipertimbangkan, namun lebih pada kepentingan," kata Wasisto kepada Kompas.com, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Partai Masyumi Reborn Dideklarasikan, Amien Rais hingga Rizieq Shihab Diajak Bergabung

Ia menambahkan, narasi politik yang dibangun Masyumi sekarang lebih untuk mendikotomikan pemilih Muslim dan non-Muslim, atau Muslim yang religius dengan Muslim yang kurang religius.

Ia menilai, Masyumi di era Orde Lama tak seperti itu. Menurut dia, Masyumi lama lebih didasarkan pada kehendak bersama kalangan Islam modernis untuk mengejawantahkan visi Islam dalam sebuah negara, bukan sekadar mendikotomikan pemilih Muslim dan non-Muslim.

"Kalau untuk pertimbangan pemilih Muslim, saya pikir agak ragu karena pemilih Muslim kita (sekarang) itu ideologinya tidak terlalu kuat seperti tahun 1945-1965," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Mendag Harap Vaksinasi Gotong Royong Mampu Dorong Perekonomian

Nasional
Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: 22.736 Perusahaan Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X