Distribusi II untuk Perbaiki UU Cipta Kerja, Bagaimana Ketentuan dan Mekanismenya?

Kompas.com - 09/11/2020, 18:40 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, perbaikan kesalahan perumusan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diperbaiki melalui mekanisme Distribusi II.

Menurut Willy, meski tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun mekanisme Distribusi II mungkin dilakukan. Selain itu, mekanisme itu juga telah berulang kali digunakan.

Willy mencontohkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Baca juga: Baleg DPR: Perbaikan Kelalaian Penulisan UU Cipta Kerja dengan Mekanisme Distribusi II

"Perbaikan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dapat dilakukan dan dibolehkan," ujar Willy saat dihubungi, Senin (9/11/2020).

Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menyayangkan kekeliruan yang terjadi pada Pasal 6 dan Pasal 175 Angka 6 UU Cipta Kerja. Menurut Redi, naskah yang dikirim DPR ke Presiden seharusnya sudah sempurna.

"Seharusnya naskah yang dikirim oleh DPR ke Presiden itu sudah sempurna redaksionalnya, sehingga Kantor Presiden hanya mencetak ulang naskah tersebut ke kop Presiden lalu ditandatangani Presiden untuk pengesahannya," kata Redi saat diwawancara, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Perbaikan Salah Ketik UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Sebaiknya Terbitkan Perppu

Namun, ia mengatakan, mekanisme Distribusi II memang lazim digunakan pemerintah untuk memperbaiki kekeliruan dalam UU yang telah disahkan. Redi mengatakan, praktik ini bahkan sudah ada sejak era Orde Baru.

"Praktik ini (Distribusi II) merupakan praktik yang sudah ajeg dalam praktik teknis-administrasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Redi menjelaskan, mekanisme Distribusi II yaitu dengan mencabut undang-undang yang telah dipublikasikan dari Lembaran Negara di Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, undang-undang hasil perbaikan itu diterbitkan. Sedangkan nomor undang-undang tidak berubah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X