Kompas.com - 09/11/2020, 17:15 WIB
Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (5/7/2020). kompas.com / Nabilla RamadhianAnjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (5/7/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah memanfaatkan anjungan-anjungan daerah yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah.

Koordinator Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan, KPK menemukan sejumlah anjungan daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

"Kami sudah mengunjungi 33 anjungan daerah di TMII. Kami mengharapkan pemda dapat memanfaatkan anjungan-anjungan tersebut. Ada beberapa anjungan yang kurang perhatian dari pemda, baik dari sisi perawatan maupun pemanfaatan," kata Asep dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan Aset oleh Pemerintah Daerah terkait Anjungan TMII, dikutip dari siaran pers, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Kasus Korupsi Pembangunan Gereja, KPK Panggil Eks Pejabat Pemkab Mimika dan Pihak Swasta

Asep pun berharap pemerintah daerah dapat menganggarkan perawatan anjungan daerah di TMII dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Sebab, anjungan daerah TMII dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi budaya, pagelaran seni dan budaya, pameran produk unggulan ekonomi daerah, serta seminar dan lokakarya sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020.

Asep meminta agar setiap pemda menyampaikan rencana aksi pemanfaatan anjungan TMII untuk Tahun Anggaran 2021 yang meliputi jenis kegiatan, besar anggaran, tujuan kegiatan, penanggungjawab, dan jangka waktu pelaksanaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Asep juga meminta tiga pemerintah provinsi yakni Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara segera menuntaskan Perjanjian Pinjam Pakai lahan anjungan di TMII.

"Masing-masing pemda yang belum menyelesaikan administrasi Perjanjian Pinjam Pakai harus dapat merampungkannya maksimal pada 13 November 2020," tegas Asep.

Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Piping Supriatna menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan Perjanjian Pinjam Pakai dengan semua pemprov, kecuali tiga provinsi di atas.

"Untuk tertib administrasi pengelolaan anjungan TMII, Kemensetneg telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan seluruh provinsi untuk pinjam pakai anjungan. Dari 33 perjanjian itu, saat ini baru 30 provinsi yang telah menyerahkan dan ditandatangani kedua belah pihak," kata Piping.

Senada dengan Asep, Direktur Utama TMII Tanribali Lamo menambahkan, kepala daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan revitalisasi dan peran anjungan daerah sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII.

Baca juga: Mundur dari Jabatan, Kadis Pariwisata DKI Disebut Ingin Jadi Staf Anjungan TMII

Tanribali mengatakan, kondisi fisik beberapa anjungan daerah juga mengalami kerusakan antara lain di anjungan Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Adapun luas total lahan anjungan daerah yang terdiri atas 33 provinsi adalah 181.434 meter persegi.

Sedangkan, anjungan untuk provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara, masih dalam proses perencanaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Spesifikasi KRI Pollux-935, Kapal Perang Baru Milik TNI AL Buatan Anak Negeri

Nasional
Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Nasional
KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

KPK Tuding Ombudsman Campuri Urusan Internalnya

Nasional
Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Keberatan dengan Ombudsman, KPK Tegaskan Tak Bisa Diintervensi Lembaga Apa Pun

Nasional
Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Mengaku Tak Tahu Konsekuensi Tolak LAHP, KPK: Tanyakan ke Ombudsman

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Satgas: Menurut WHO, Melawan Covid-19 Harus Tahu di Mana Kasus Positif Berada

Nasional
KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

KPK Nilai Ombudsman Tak Logis Sebut BKN Tak Kompeten Selenggarakan TWK

Nasional
KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

KPK Keberatan Dinyatakan Lakukan Malaadministrasi, Ini Respons Ombudsman

Nasional
3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

3,56 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Pemerataan Vaksinasi

Nasional
KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

KPK Keberatan dan Tuding Ombudsman Lakukan Malaadministrasi

Nasional
Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Satgas Tegaskan Warga yang Belum Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Tolak Tindak Lanjuti LAHP Ombudsman, KPK Nyatakan SK Pembebastugasan Pegawai Belum Dicabut

Nasional
Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Luhut: Saya Minta Semua Sabar, Kita Cari Jalan Ekonomi Bisa Pulih Kembali

Nasional
Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Betulkah Ada Tindak Pidana pada Tes Wawasan Kebangsaan KPK?

Nasional
Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Novel Baswedan Sebut Sikap Pimpinan KPK Memalukan karena Tolak Rekomendasi Ombudsman soal TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X