Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Kajian Potensi Tsunami, FKIP UNS Kupas Soal Mitigasi Bencana lewat Webinar

Kompas.com - 08/11/2020, 13:57 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

SOLO, KOMPAS.com– Kajian mengenai potensi tsunami 20 meter di Selatan Jawa yang dilakukan oleh peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) masih jadi pembicaraan hangat untuk sebagian masyarakat.

Sayangnya, kajian yang seharusnya dapat membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan sigap itu justru direspons dengan kecemasan. 

Baca juga: BMKG: Potensi Tsunami 20 Meter untuk Dorong Mitigasi, Bukan Picu Kepanikan

Merespons hal itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Geografi Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar webinar yang mengupas pentingnya mitigasi bencana, Sabtu (7/11/2020). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar tidak lagi panik dengan hasil kajian sebelumnya. 

Dosen Pendidikan Geografi UNS Setya Nugraha memaparkan dalam webinar itu bahwa mitigasi bencana dibagi menjadi tiga jenis. Seluruhnya harus menjadi pengetahuan masyarakat. 

"Pertama, perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yg berdasarkan pada analisis risiko bencana. Kedua, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan. Lalu ketiga, penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan modern atau mitigasi struktural," ujarnya dalam webinar bertajuk 'Enigma Potensi Megathrust Tsunami di Pesisir Selatan Pulau Jawa serta Upaya Mitigasinya'.

Setya menilai, dari ketiga jenis mitigasi tersebut, cara yang paling tepat dan mudah diterima masyarakat adalah mitigasi nonstruktural.

Baca juga: Masyarakat Diminta Ikut Turun Tangan untuk Lakukan Mitigasi Bencana

Sebagai informasi, mitigasi nonstruktural adalah upaya dalam mengurangi risiko bencana dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis.

“Dengan menggunakan cara tersebut, maka masyarakat akan sadar dan lebih siap (jika ada bencana). (Hal ini) mengingat lokasi Indonesia yang memang berada di daerah rawan bencana,” tuturnya.

Adapun edukasi mengenai mitigasi bencana itu, kata Setya, sudah harus dimulai pelatihannya untuk masyarakat dari usia dini. Misalnya, dimulai dari penyelenggaraan pelatihan pada pelajar.

Tujuannya adalah menanamkan insting bahwa mitigasi bencana ini merupakan hal yang perlu.

“Dengan begitu, masyarakat tahu dan sadar bahwa Indonesia memang berada di lokasi yang rawan terjadi bencana alam termasuk tsunami (sejak dia masih menjadi pelajar),” ujarnya.

Informasi lain yang juga dipaparkan oleh Setya dalam kesempatan itu adalah kesiapan menghadapi bencana dengan skema mitigasi 20-20-20 yang dikembangan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Baca juga: BMKG: Skema Mitigasi 20-20-20 Masih Relevan untuk Mitigasi Tsunami Selatan Jawa

"Menggunakan rumus 'Serba 20' tersebut, masyarakat diimbau untuk waspada jika gempa bumi berlangsung di pesisir lebih dari 20 detik atau lebih," ujarnya. 

Kemudian, jika gempa itu terjadi, masih ada 20 menit bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri.

“Jika sudah, masyarakat diimbau untuk mencapai tempat yang lebih tinggi 20 meter dari wilayah terendah pantai,” jelas Setya Nugraha.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com