Kompas.com - 06/11/2020, 22:54 WIB
Sekelompok mahasiswa tengah melakukan aksi unjuk rasa Penolakan uu cipta kerja di perempatan Jalan Pasteur. KOMPAS.COM/AGIE PERMADISekelompok mahasiswa tengah melakukan aksi unjuk rasa Penolakan uu cipta kerja di perempatan Jalan Pasteur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati menilai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja.

Sebab, menurut dia, sejumlah ketentuan terkait ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dikembalikan pada mekanisme kesepakatan para pihak.

"Kita dapat melihat bahwa UU Cipta Kerja ini berupaya untuk mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja," kata Nabiyla dalam diskusi virtual bertajuk 'Anotasi Hukum UU Cipta Kerja, Pemaparan Kertas Kebijakan FH UGM atas UU Cipta Kerja', Jumat (6/11/2020).

"Contohnya PKWT yang diatur dalam UU Cipta Kerja, sekarang dikembalikan pada kesepakatan para pihak di perjanjian kerja," sambungnya.

Baca juga: Perbedaan Sanksi Pidana pada UU Cipta Kerja Dinilai Berpotensi Munculkan Ketidakadilan Hukum

Nabiyla mengatakan, secara sosiologis dan empiris, ketentuan PKWT tersebut merugikan pekerja karena ketimpangan antara pengusaha dan pekerja, membuat pekerja kesulitan mendapatkan kepastian yang adil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Implikasinya, akan semakin banyak pekerja kontrak dengan jangka waktu yang semakin panjang, tentu ini merugikan bagi pekerja, karena posisi perlindungan hukum yang lemah jika pekerja itu dalam perjanjian kerja kontrak dibandingkan kerja dengan perjanjian kerja tetap," ujarnya.

Selain itu, Nabiyla menambahkan, UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan jenis pekerjaan yang boleh diberlakukan sistem alih daya atau outsourcing sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

"UU Cipta Kerja menghapuskan Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan, tapi dia mempertahankan Pasal 66 dengan perubahannya adalah menghapuskan jenis-jenis pekerjaan, menghapuskan pembatasan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan outsourcing," ucapnya.

Baca juga: Perbaikan Salah Ketik UU Cipta Kerja, Pakar Hukum: Sebaiknya Terbitkan Perppu

Penghapusan Pasal tersebut, lanjut Nabiyla, akan berimplikasi pada semakin banyak jenis pekerjaan menjadi alih daya atau outsourcing.

"Selain itu, secara empiris jelas-jelas merugikan pekerja karena perlindungan hukumnya yang sangat kurang jika dibandingkan dengan hubungan kerja standar," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X