Akui Masalah Bansos Covid-19 di Lapangan, Kemenkeu Minta Perbaikan Data Jadi Prioritas

Kompas.com - 06/11/2020, 18:19 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST)  tahap 8 tahun 2020 dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa di Kantor Desa Manyeti Kec. Dawuan, Kabupaten Subang (5/11). Dok PT POS INDONESIAMenteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi meninjau langsung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 8 tahun 2020 dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Dana Desa di Kantor Desa Manyeti Kec. Dawuan, Kabupaten Subang (5/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengakui bahwa dalam pelaksanaan bantuan sosial penanganan Covid-19 terjadi permasalahan di lapangan.

"Dalam pelaksanannya ya, bansos-bansos ini tentunya di lapangan pasti ada permasalahan," kata Rofyanto dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Ia mencontohkan, misalnya dalam satu lingkup rukun tetangga (RT), dikatakan bahwa hanya 2-3 rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Masyarakat Diminta Lapor secara Mandiri jika Berhak Masuk DTKS

Artinya, kata dia, 2-3 rumah tangga itulah yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Padahal, lanjut Rofyanto, ada rumah tangga lain yang mungkin lebih berhak mendapatkan.

"Mungkin di sinilah akhirnya ada deviasi, atau mungkin artinya ya perubahan-perubahan dari petugas-petugas yang memberikan bansosnya ini di lapangan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, ia tetap berharap semua bansos dapat sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Baca juga: Lanjutkan Penyaluran Bansos, Pemerintah Perluas Cakupan Data

Hanya saja, ia tak memungkiri hambatan tersebut terjadi karena keterbatasan data dari DTKS.

Oleh karena itu, ia mengatakan saat ini pemerintah akan memprioritaskan pembenahan data tersebut untuk penyaluran bansos pada 2021.

Waktu penyelesaian data dibutuhkan waktu hingga 2021. Hal ini, kata dia, karena pemerintah ingin agar semua bansos sampai pada masyarakat yang benar membutuhkan.

Adapun kriteria rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tiap daerah memiliki perbedaan.

"Misalkan di suatu provinsi atau kabupaten, satu penduduk miskin, ya satu orang itu kebutuhannya minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, tiap bulan sekitar Rp 350.000. Otomatis, kalau satu rumah tangga, terdiri dari empat orang, suami istri dengan dua anak, penghasilannya dikali 4 yaitu Rp 1,4 juta per bulan," ujar Rofyanto.

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

Lebih lanjut, apabila ada satu rumah tangga yang memiliki penghasilan di bawah Rp 1,4 juta di daerah tersebut, otomatis akan dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

"Yang seharusnya perlu di-support, perlu didukung, baik itu melalui program PKH maupun bansos," ujar dia.

Berubah karena Covid-19

Namun, ia berpendapat bahwa sejak Covid-19, setiap rumah tangga bisa saja berubah penghasilannya. Ada yang tadinya tidak dikategorikan rumah tangga miskin, tetapi sekarang menjadi miskin.

Hal ini pula yang membuat adanya perubahan atau ketidakvalidan DTKS 2020. Oleh karenanya, jelas Rofyanto, pemerintah tengah membenarkan DTKS tersebut agar dapat berguna ketika penyaluran bansos pada 2021.

"Mudah-mudahan, kalau ini sudah beres, penyimpangan-penyimpangan atau masalah mungkin bisa berkurang," pungkasnya.

Melihat situs resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) DTKS untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial.

DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial.

Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X