Fitra: Realisasi APBD untuk Tangani Covid-19 di 16 Provinsi Ini Terendah, Termasuk Jakarta

Kompas.com - 06/11/2020, 15:14 WIB
Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengungkapkan, ada belasan provinsi yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan Covid-19 masih rendah.

"Rinciannya, yang realisasinya masih rendah itu ada 16 provinsi," kata Misbah dalam diskusi virtual, Jumat (6/11/2020).

Adapun ke-16 provinsi tersebut di antaranya Aceh, Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Baca juga: FITRA Temukan Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Data tersebut diambil dari data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada September 2020. Provinsi Aceh tercatat sebagai provinsi dengan realisasi penyerapan APBD untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar 6,65 persen.

Posisi berikutnya yaitu NTT dengan 11,73 persen dan DKI Jakarta dengan 13,69 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Faktor yang meliputi realisasi APBD masih rendah

Menurut Misbah, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah di provinsi itu rendah.

Pertama, adanya adanya kekhawatiran pemda untuk mengeluarkan anggaran pada Mei dan Juni. Hal itu, menurutnya, disebabkan disharmoni regulasi antar-kementerian.

"Itu di awal-awal ya, meskipun saat ini saya pikir sudah mulai dilakukan koordinasi antar-kementerian dan seterusnya. Jadi sudah mulai ada keterpaduanlah regulasi yang dilakukan," terang Misbah.

Baca juga: Fitra: Defisit APBN 2020 Terkoreksi Semakin Dalam, Minus Rp 1.039 Triliun

Faktor kedua yaitu faktor politis. Ia menyebut bahwa dinamika politik kepala daerah dengan DPRD saling tarik-menarik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.