Suharso Monoarfa Dilapokan ke KPK Diduga Gratifikasi, PPP: Mengada-ada!

Kompas.com - 06/11/2020, 14:08 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihak yang melaporkan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi adalah kader PPP yaitu Nizar Dahlan.

Arsul menilai, laporan yang dilakukan Nizar tersebut mengada-ada.

"Laporan gratifikasi yang dilakukan saudara Nizar Dahlan itu mengada-ngada," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (6/11/2020).

Menurut Arsul, Nizar Dahlan tidak memahami tentang gratifikasi yang patut dilaporkan ke KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK, Diduga Terima Gratifikasi

"Apa yang dilaporkan tersebut sepanjang yang menyangkut penggunaan pesawat udara oleh kami sebagai pengurus PPP bukanlah gratifikasi seperti dimaksud Pasal 12 B UU Tipikor," ujarnya.

Arsul menjelaskan, pesawat yang ditumpangi Suharso Monoarfa dan dirinya dalam kapasitas sebagai pengurus partai, bukan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota DPR RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul mengatakan, seluruh kegiatan menggunakan pesawat tersebut dilakukan di luar hari kerja dan bertujuan untuk melakukan sosialisasi menjelang Muktamar IX PPP ke daerah-daerah.

"Selesai kegiatan PPP, maka kami langsung pulang dengan pesawat tersebut bahkan tetap dengan seragam PPP yang kami kenakan sejak berangkat. Ketiga, kami sebagai pengurus PPP membayar biaya pemakaian pesawat seperti avtur, awak pesawat dan lain-lain," ucapnya.

Baca juga: Sekjen PPP: Muktamar IX Jadi Momentum Islah

Lebih lanjut, Arsul berpendapat, laporan terkait dugaan gratifikasi yang dilayangkan ke KPK itu karena Nizar Dahlan kecewa dengan partai.

Arsul mengatakan, sosok Nizar Dahlan dahulunya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB). Kemudian, Nizar pindah ke PPP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tidak Jelas

BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tidak Jelas

Nasional
Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Nasional
Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Nasional
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X