Wapres Tekankan Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal tersebut sesuai dengan penunjukkan Ma'ruf oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, meskipun yang mengeksekusi program-program tersebut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tetapi Wapres sudah meminta timeline kerja yang akan dilakukan di Papua oleh mereka.

Baca juga: Sukarelawan Covid-19 di Papua Menjerit, Uang Lelah sejak Maret Belum Dibayar

"Wapres untuk tanggung jawab Papua itu, pelaksanaan konkretnya di lapangan Bappenas. Penekanannya, bagaimana peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Masduki dalam wawancara virtual, Jumat (5/11/2020).

Dengan penekanan kesejahteraan dan SDM pula, kata dia, Wapres Ma'ruf ingin agar keamanan di Papua turut dikendalikan dengan pendekatan kesejahteraan dan SDM itu.

Oleh karena itu, kata dia, pendekatan keamanan pun tidak dikedepankan dalam percepatan pembangunan di Papua.

Paling utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Itu angle yang disampaikan Wakil Presiden pada Menteri Bappenas," kata dia.

Baca juga: Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua, Wapres Usung Sektor Pendidikan

Selanjutnya, Wapres Ma'ruf juga menekankan agar ada kerja kolaboratif dalam melaksanakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tersebut.

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf meminta agar kementerian/lembaga terkait dalam program ini tidak bekerja sendiri-sendiri sehingga harus saling berkolaborasi.

"Jangan sama-sama kerja, tapi tidak kerja sama. Selama ini kan sama-sama kerja, karena ketika kementerian/lembaga itu dilibatkan mereka akan berebut untuk membuat rancangan APBN, supaya dapat duit," kata dia.

"Setelah dapat duit, dikerjakan sendiri-sendiri. Itu namanya kerja bersama-sama, tapi tidak ada koordinasi. Itu yang Wapres tak mau," lanjut dia.

Baca juga: Kementerian BUMN Cari 1.000 Putra-Putri Papua untuk Bekerja di BUMN

Masduki memastikan bahwa dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang akan dikedepankan adalah pekerjaan yang memajukan SDM.

Terutama agar Papua dan Papua Barat bisa menjadi daerah yang maju seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Adapun Menteri Bappenas Suharso Monoarfa saat itu disebutkannya telah menyanggupi menyelesaikan timeline tersebut selama setengah bulan.

"Kira-kira pekan depan, Insya Allah sudah ada rapat koordinasi lagi intern, baru nanti rapat koordinasi secara keseluruhan," ucap dia.