Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, Wapres Tunggu Laporan MUI

Kompas.com - 06/11/2020, 12:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, sampai saat ini belum ada kepastian soal kehalalan vaksin Covid-19.

Menurut Masduki, tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti soal kehalalan vaksin belum melapor kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kalau soal kehalalan vaksin sampai sekarang belum, karena MUI belum melaporkan," ujar Masduki dalam wawancara virtual, Jumat (5/11/2020).

Baca juga: Sudah Ada Pengajuan Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19, Bagaimana Prosesnya di MUI?

Menurut Masduki, MUI akan sangat berhati-hati soal kehalalan vaksin Covid-19.

Jika sudah mendapat kepastian, kata Masduki, MUI akan segera melaporkannya kepada Wapres ma'ruf.

"Saya kira MUI akan sangat berhati-hati untuk urusan vaksin sampai betul-betul pasti, baru kemudian akan dilaporkan kepada Wapres," kata dia.

Baca juga: Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Masduki mengatakan, MUI harus berhati-hati, karena kehalalan vaksin merupakan masalah yang cukup rawan.

Sebab, permasalahan vaksin tidak sederhana. Verifikasi, tingkat kehalalan, dan hal lainnya harus benar-benar diperhatikan dengan seksama.

"Sehingga sampai sekarang Wapres juga sedang menunggu. Karena yang meminta untuk segera berangkat itu Wapres, tapi sekarang juga belum ada laporan," ucap Masduki.

Baca juga: Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Diharapkan Simultan dengan Tahap Uji Klinis

Sebelumnya, perwakilan MUI dan tim LPPOM ikut kunjungan ke Beijing, China, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto  untuk mengecek perkembangan vaksin yang akan dikirim ke Indonesia.

Tim MUI tersebut sejak awal akan melaksanakan verifikasi terkait kehalalan vaksin Covid-19. Setelah verifikasi selesai, selanjutnya MUI akan menggelar sidang fatwa.

"Jadi ini memang prosesnya panjang dan tidak mungkin juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah. Pasti akan dilaporkan ke Wapres, kapan pemerintah akan mengeluarkan itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait kehalalan (vaksin)," kata dia.

Baca juga: Wapres Minta Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Bio Farma Mulai Diproses

Kerja sama antara pemerintah dan MUI terkait vaksin ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki persepsi yang sama soal vaksin Covid-19. 

Sebab jika tidak, kata Masduki, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memberi informasi keliru soal vaksin Covid-19.

Rencananya, pada tahap pertama akan datang 3 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Tahap pertama vaksin itu diberikan bagi tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini bertugas menangani pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Soal Gibran Ingin Bertemu, Ganjar: Pintu Saya Tidak Pernah Tertutup

Nasional
Telepon Wamenlu AS Pasca-serangan Iran ke Israel, Menlu Retno: Anda Punya Pengaruh Besar

Telepon Wamenlu AS Pasca-serangan Iran ke Israel, Menlu Retno: Anda Punya Pengaruh Besar

Nasional
Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat 'April Mop'

Bakal Hadiri Putusan Sengketa Pilpres, Ganjar Berharap MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Anies-Muhaimin Yakin Permohonan Dikabulkan

Nasional
Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat 'April Mop'

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat "April Mop"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com