Stafsus Presiden Sebut Perppu Bukan Solusi Atasi Kesalahan Dalam UU Cipta Kerja

Kompas.com - 06/11/2020, 12:16 WIB
Politisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono Fabian Januarius KuwadoPolitisi PSI yang kini jadi Staf Khusus Presiden, Dini Purwono

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memastikan, pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperbaiki kesalahan perumusan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia menyebut, Perppu bukan merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan itu.

"Perppu bukan solusi yang tepat dalam hal ini. Perppu tidak dimaksudkan berfungsi sebagai alat eksekutif untuk memperbaiki UU yang sudah dibahas bersama antara DPR dan pemerintah," kata Dini saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Akan Menginventarisasi Kesalahan Dalam UU Cipta Kerja

Menurut Dini, pemerintah dan DPR sudah sepakat akan memperbaiki kesalahan redaksional yang ada dalam UU Cipta Kerja. Pada tahap ini, kedua pihak bakal duduk bersama melakukan investarisasi kesalahan redaksional yang masih ada.

Kemudian, mekanisme perbaikan akan diputuskan lebih lanjut sembari memperhatikan perkembangan yang ada, termasuk proses judicial review yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sambil menunggu proses inventarisasi selesai, kita tunggu juga bagaimana perkembangan proses JR (judicial review) di MK," ujarnya. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Berbagai Kelalaian yang Membuat Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan...

Dini mengatakan, pemerintah memahami bahwa sejak sebuah undang-undang disahkan dalam Rapat Paripurna, substansinya tak bisa diubah lagi.

Namun, menurut dia, kesalahan dalam UU Cipta Kerja bersifat redaksional sehingga tidak mengubah substansi atau norma yang ada dalam UU tersebut.

Dini mengklaim, kesalahan pengetikan yang ada di UU Cipta Kerja tak akan menimbulkan ketidakjelasan ataupun menghalangi berlakunya undang-undang tersebut.

Selain itu, proses pembuatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja tengah berjalan, sehingga undang-undang sapu jagat itu belum bisa dilaksanakan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Saat Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar di Tana Tidung...

Nasional
Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Temuan Kontras: 66 Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM dalam 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 19 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

Nasional
Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Jokowi Ingin Lebih dari 70 Persen Penduduk RI Sudah Divaksin di Akhir 2021

Nasional
Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Kapolsek Parigi Moutong yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Segera Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kemenag: Pergeseran Libur Tak Ubah Substansi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Jokowi: Rehabilitasi Hutan Mangrove Ditargetkan Bisa Capai 600.000 Hektar dalam 3 Tahun

Nasional
Stepanus Robin Bantah Ada 8 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.