YLBHI: Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi Harusnya Jadi Alarm Keras bagi Pemerintah

Kompas.com - 06/11/2020, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (YLBH) mengatakan, putusan PTUN Jakarta terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM.

ST Burhanuddin dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena pernyataannya bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

"Putusan PTUN Jakarta ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jika pemerintah tidak segera bertindak, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita pada tuntutan kelima reformasi tentang 'supremasi hukum' yang telah diperjuangkan dengan nyawa korban," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan pers, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, Isnur mengatakan, tindakan Jaksa Agung yang disebut PTUN mengandung kebohongan juga harus menjadi catatan serius Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kontras Minta Jaksa Agung Patuhi Putusan PTUN

Dia berpendapat, selama ini kinerja ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pun banyak mendapatkan kritik.

"Dinyatakannya tindakan Jaksa Agung sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung kebohongan (bedrog) juga seharusnya menjadi catatan serius bagi presiden untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya Jaksa Agung mengemban jabatannya," ujarnya.

Isnur menuturkan, putusan PTUN ini sekaligus membuktikan bahwa JA tidak menggunakan wewenang semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan bagi korban dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Pemerintah justru melanggar hukum dan mengabaikan fakta sehingga menyuburkan praktik impunitas," kata dia.

Baca juga: Soal Putusan PTUN, Kontras Nilai Jaksa Agung Langgar Sejumlah Aturan Perundangan

Dia sepakat dengan pernyataan Komnas HAM dalam persidangan yang menegaskan bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bukan karena teknis hukum, tetapi memang ketiadaan kehendak politik (political will) yang serius.

Isnur pun mengatakan jalan satu-satunya yang dapat ditempuh yaitu meminta komunitas HAM internasional dan lembaga HAM antarbangsa lainnya untuk turut mendorong pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Besok, Prabowo-Cak Imin Berangkat Bareng ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Pengamat Sebut Jokowi 'Ada Hati' dengan Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Pengamat: Sangat Masuk Akal jika Jokowi Dekat dan Dukung Prabowo

Nasional
Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Kontroversi Hendra Kurniawan, Jenderal yang Diduga Larang Keluarga Buka Peti Jenazah Brigadir J

Nasional
LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

LPSK Akan Temui Bharada E di Tahanan

Nasional
Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Bharada E Diperintah Atasan untuk Tembak Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Istri Ferdy Sambo ke Mako Brimob: Saya Percaya dan Mencintai Suami Saya

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Partai Republiku Indonesia, Hanura, PKB, dan Gerindra Daftar Jadi Peserta Pemilu Besok

Nasional
Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Gelora Dinyatakan Lengkap

Nasional
Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Polri Tahan Sopir dan Ajudan Istri Irjen Ferdy Sambo

Nasional
Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Sebulan Usai Brigadir J Tewas: Bharada E Tersangka, Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan Dicopot

Nasional
Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Pengacara: Bharada E Sudah Lebih Lega, Keterangannya Dicatat dalam BAP

Nasional
KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

KPU Bentuk 8 Tim untuk Proses Pendaftaran Pemilu, 6 di Antaranya Urus Verifikasi

Nasional
Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Striving for Equality, Nilai Kesetaraan ASEAN Para Games 2022 Sejalan dengan Sustainable Pathway MIND ID

Nasional
Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Bharada E Sebut Sejumlah Nama yang Terlibat di Kasus Brigadir J dalam BAP-nya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.