Kompas.com - 06/11/2020, 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (YLBH) mengatakan, putusan PTUN Jakarta terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin semestinya menjadi alarm keras bagi pemerintah dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM.

ST Burhanuddin dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena pernyataannya bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

"Putusan PTUN Jakarta ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jika pemerintah tidak segera bertindak, Indonesia akan semakin jauh dari cita-cita pada tuntutan kelima reformasi tentang 'supremasi hukum' yang telah diperjuangkan dengan nyawa korban," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam keterangan pers, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, Isnur mengatakan, tindakan Jaksa Agung yang disebut PTUN mengandung kebohongan juga harus menjadi catatan serius Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kontras Minta Jaksa Agung Patuhi Putusan PTUN

Dia berpendapat, selama ini kinerja ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung pun banyak mendapatkan kritik.

"Dinyatakannya tindakan Jaksa Agung sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung kebohongan (bedrog) juga seharusnya menjadi catatan serius bagi presiden untuk mempertimbangkan layak atau tidaknya Jaksa Agung mengemban jabatannya," ujarnya.

Isnur menuturkan, putusan PTUN ini sekaligus membuktikan bahwa JA tidak menggunakan wewenang semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan bagi korban dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Pemerintah justru melanggar hukum dan mengabaikan fakta sehingga menyuburkan praktik impunitas," kata dia.

Baca juga: Soal Putusan PTUN, Kontras Nilai Jaksa Agung Langgar Sejumlah Aturan Perundangan

Dia sepakat dengan pernyataan Komnas HAM dalam persidangan yang menegaskan bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bukan karena teknis hukum, tetapi memang ketiadaan kehendak politik (political will) yang serius.

Isnur pun mengatakan jalan satu-satunya yang dapat ditempuh yaitu meminta komunitas HAM internasional dan lembaga HAM antarbangsa lainnya untuk turut mendorong pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Nasional
Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Nasional
Soal Capres KIB, Airlangga: Itu 'Chapter' Terakhir

Soal Capres KIB, Airlangga: Itu "Chapter" Terakhir

Nasional
Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Nasional
KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

Nasional
Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.