Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: 70 Persen Daerah di Indonesia Masuk Zona Oranye Covid-19

Kompas.com - 06/11/2020, 10:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, mayoritas kabupaten/kota di Indonesia berada pada zona oranye Covid-19.

Jumlahnya sebanyak 371 kabupaten/kota atau sekitar 70 persen.

"Kabupaten/kota dengan zona oranye di Indonesia saat ini mendominasi lebih dari 70 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB Indonesia, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: 54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Menurut Wiku, zona oranye berisi kabupaten/kota dengan skor 1,81 sampai dengan 2,40.

Semakin kecil skornya, maka semakin dekat menuju zona merah. Sebaliknya, semakin besar skornya maka semakin dekat menuju zona kuning.

Wiku menyatakan, setidaknya ada 21 dari 371 kabupaten/kota yang skornya mendekati zona merah. Misalnya, Sukoharjo di Jawa Tengah serta Kota Tanjungpinang dan Karimun di Kepulauan Riau yang sama-sama mencatatkan skor 1,81.

Kemudian, Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara mencatatkan skor 1,82, Semarang di Jawa Tengah mencatatkan skor 1,83, Mamuju Tengah di Sulawesi Barat dan Pidie Jaya di Aceh dengan skor 1,84.

Kota Batam di Kepulauan Riau dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara sama-sama memiliki skor 1,85. Lalu, Tanah Datar di Sumatera Barat dan Kota Subulussalam di Aceh mencatatkan skor 1,86.

Baca juga: 425.796 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Gelombang Kedua, dan Wanti-wanti Jokowi

Seluruh daerah yang berada di zona oranye ini diingatkan untuk terus meningkatkan kewaspadaan agar perkembangan Covid-19 menurun dan tak berpindah ke zona merah.

"Mohon kepada seluruh kabupaten ini agar betul-betul menjaga supaya tidak berpindah ke zona merah di pekan berikutnya," kata Wiku.

"Terus tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkatkan angka kesembuhan serta tekan angka positif dan kematian agar dapat segera berpindah ke zona kuning," ujar dia.

Wiku juga mengungkapkan, ada 19 kabupaten/kota zona merah Covid-19 yang mendekati zona kuning.

Baca juga: Saran Ahli, Bioskop Hanya Dibuka di Zona Kuning/Hijau dan KTP Pengunjung Diperiksa

Sedikit lagi penanganan Covid-19 di daerah ini ditingkatkan, maka kabupaten/kota ini berpotensi besar untuk berpindah ke zona kuning atau zona dengan risiko rendah.

Beberapa daerah itu misalnya, Teluk Bintuni di Papua Barat, Mamberamo Tengah dan Puncak Jaya di Papua, Pulau Tallabu di Maluku Utara, Buru Selatan di Maluku Utara, Sukamara di Kalimantan Tengah, Melawi di Kalimantan Barat.

Lalu, Lombok Utara di Nusa Tenggara Barat, Wonogiri di Jawa Tengah, Subang di Jawa Barat, dan Kota Sungai Penuh di Jambi. Seluruhnya, mencatatkan skor sebesar 2,4.

"Dimohon kepada 19 kabupaten/kota ini untuk dapat terus meningkatkan kualitas penanganan Covid-19 sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan jumlah zona oranye di Indonesia dan meningkatkan zona kuning atau zona dengan risiko rendah," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com