Kompas.com - 06/11/2020, 10:14 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kesalahan pengetikan dalam UU Cipta Kerja terjadi akibat proses pembentukannya yang tergesa-gesa sehingga mengabaikan asas kecermatan.

Namun, menurut dia, kesalahan pengetikan tersebut tidak membawa pengaruh pada norma yang diatur dalam UU tersebut.

Oleh karenanya, kata Yusril, pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat guna memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut.

Baca juga: UU Cipta Kerja Telanjur Ditandatangani Jokowi, Yusril Sarankan Ini untuk Perbaikan

"Presiden (bisa diwakili Menko Polhukam, Menkumham, atau Mensesneg) dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik seperti itu," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Yusril mengatakan, setelah naskah UU Cipta Kerja diperbaiki, pemerintah harus mengumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan rujukan resmi.

"Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MK Berpotensi Batalkan UU Cipta Kerja, Yusril Minta Pemerintah-DPR Hati-hati Hadapi Uji Materi

2. Langkah pemerintah

Atas adanya kesalahan ini, Mensesneg Pratikno menyebutkan, pemerintah telah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk menyepakati perbaikan UU Cipta Kerja.

"Kementerian Sekretariat Negara juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kesalahan dalam UU Cipta Kerja bersifat klerikal. Pemerintah pun akan bicara dengan DPR terkait hal ini.

Baca juga: Proses Legislasi UU Cipta Kerja Dinilai Buruk, YLBHI: Seolah-olah Kita Enggak Punya Tata Negara

Menurut dia, terbuka pula kemungkinan untuk melakukan legislative review, jika kelak MK melalui proses judicial review menyatakan terdapat pasal yang harus diubah.

"Kita akan bicara dengan DPR RI kenapa yang dikirim seperti itu, mana dokumen yang benar," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan melalui YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

"Kalau yang substansi ya silakan ke MK, kalau MK memutuskan sesuatu ini salah kita nanti ada legislative review-nya, tidak menutup kemungkinan untuk legislative review, perubahan UU untuk pasal-pasal tertentu sesudah nanti MK memutuskan tentang apa yang harus diubah," tuturnya.

Baca juga: Mahfud: UU Cipta Kerja Tujuannya Baik, Terbuka Kemungkinan Diperbaiki

Mahfud juga menyebutkan, pemerintah membentuk tim yang berfungsi untuk menangani permasalahan dalam UU Cipta Kerja. Pembentukan tim ini bertujuan agar seluruh upaya perbaikan UU Cipta Kerja terakomodasi.

"Kita membentuk tim kerja yang sifatnya netral, bukan dari pemerintah. Tapi dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengolah dan menampung masalah-masalah yang muncul," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.