Kompas.com - 05/11/2020, 18:25 WIB
Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa,  di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa, di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memikirkan untuk mengajukan legislative review terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Fraksi PKS, Ledia Hanifa mengatakan pihaknya masih mempelajari UU tersebut.

"PKS sedang menganalisis permasalahan pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja dan dampaknya pada masyarakat," kata Ledia kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Demokrat menyiapkan langkah legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Ahli Sarankan Presiden Keluarkan Perppu jika Ingin Perbaiki Salah Ketik di UU Cipta Kerja

Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, upaya legislative review akan ditempuh dengan pengajuan usul revisi UU Cipta Kerja.

"Tentu kami akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU, termasuk hak kami sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkan revisi UU Cipta Kerja," kata Didik saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Didik, langkah yang tersedia bagi Partai Demokrat dalam menolak UU Cipta Kerja adalah melalui legislative review.

Didi juga mengatakan, partainya menghormati dan mendukung seluruh pihak yang mempunyai kesamaan pandangan dengan Partai Demokrat terkait UU Cipta Kerja.

Termasuk, pihak-pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk berjuang dalam jalur konstitusi dan undang-undang. Setelah disahkan ini, tentu ruangnya terbuka untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujar Didik.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Senin (2/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Tim Tangani Permasalahan Terkait UU Cipta Kerja

Namun, undang-undang sapu jagat tersebut tetap menuai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk dari aliansi buruh.

Demi mengagalkan UU Cipta Kerja, serikat buruh mengajukan permohonan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Serikat buruh yang mengajukan pengujian undang-undang yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) versi Andi Gani Nena Wea.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X