Ada Usulan Pengelolaan Kawasan Monas dengan Mekanisme Pinjam-Pakai

Kompas.com - 05/11/2020, 17:44 WIB
Suasana sepi di kawasan wisata Monumen Nasional, Jakarta, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup 24 tempat wisata di Jakarta mulai Sabtu (14/3/2020) hingga dua pekan ke depan sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona (Covid-19). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOSuasana sepi di kawasan wisata Monumen Nasional, Jakarta, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan menutup 24 tempat wisata di Jakarta mulai Sabtu (14/3/2020) hingga dua pekan ke depan sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona (Covid-19).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sempat mengusulkan agar pengelolaan kawasan Monumen Nasional dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai antara Kemensetneg dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama dalam rapat koordinasi antara Kemensetneg dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang turut dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/11/2020).

"Artinya, tanah Monas menjadi aset negara, dalam hal ini dalam penguasaan Kemensetneg, yang dipinjampakaikan kepada Pemprov DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang," kata Setya dikutip dari siaran pers KPK, Kamis (5/11/2020).

Usul tersebut disampaikan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negera sama-sama menyampaikan surat usulan sertifikasi Monas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Pemprov DKI Ajukan Sertifikasi Lahan Monas

Dalam rapat tersebut, Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengirimkan surat kepada Presiden bahwa dilakukan sertifikasi Monas atas nama Pemprov DKI.

"Selanjutnya, Gubernur sudah pula menyampaikan surat usulan pensertifikasian Monas kepada BPN," ujar Pujiono.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Setya menuturkan, pada 24 Juli 2019, Kemensetneg telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menerbitkan hak atas tanah Monas dengan sertifikat hak pakai atas nama Kemensetneg.

Pada 9 Agustus 2017, kata Setya, Kemensetneg juga sudah melakukan pengukuran bersama yang melibatkan Kementerian ATR/BPN dan Pemprov DKI Jakarta.

"Berdasarkan pertemuan dengan Deputi Pencegahan KPK pada 19 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses sertifikasi apabila akan dilakukan atas nama Kemensetneg," ujar Setya.

"Namun, perlu dilakukan beberapa hal. Satu, koordinasi antara Kemensetneg dengan Pemprov DKI dan BPN. Dua, dirumuskan alas hukum sebagai dasar sertifikasi dan dasar penarikan surat permohonan Pemprov DKI Jakarta kepada Presiden," kata Setya melanjutkan.

Baca juga: Pantau Sertifikasi Lahan Monas, KPK: Jangan Sampai Dikuasai Pihak Lain

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X