Tak Hanya ke Gatot, Jokowi Juga Beri Gelar Kehormatan ke Luhut hingga Susi Pudjiastuti

Kompas.com - 05/11/2020, 17:02 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Fabian Januarius KuwadoMenteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, Presiden Joko Widodo tak hanya berencana menganugerahkan gelar kehormatan kepada Gatot Nurmantyo pada 11 November mendatang.

Jokowi, kata dia, juga akan memberikan gelar kehormatan pada sejumlah menteri era Kabinet Kerja seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Yang akan dapat ini banyak, 30 orang lebih lah. Ada Susi Pudjiastuti dapat, itu juga orang kritis kan tetap dapat," kata Mahfud dalam tayangan YouTube Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).

"Ada Retno Marsudi, kemudian Luhut Pandjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu nanti akan diberikan tanggal 11 (November)," ucap dia.

Baca juga: Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantyo, Mahfud MD: Enggak Ada Bungkam-membungkam

Mahfud menyebut, semua anggota kabinet yang selesai menjabat selama satu periode akan diberi gelar kehormatan. Namun, hal ini tak berlaku pada panglima TNI dan kepala Kepolisian RI.

Meski panglima TNI dan Kapolri tak selesai menjabat hingga pemerintahan suatu kabinet selesai, mereka tetap berhak mendapat gelar kehormatan. Sebab, jabatan panglima TNI dan Kepala Polri tak ada periodisasinya.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan, tak ada yang aneh dengan rencana pemberian gelar bintang mahaputra kepada Gatot yang merupakan mantan Panglima TNI itu. 

"Saya baca di sebuah berita ada orang berkomentar ini pemberian bintang mahaputra kepada GA (Gatot Nurmantyo) ini tidak pada waktunya, aneh, enggak aneh. Karena dia anggota kabinet dan bersama yang lain," ujar Mahfud.

Ia menyebut, pemberian gelar kehormatan pada menteri era Kabinet Kerja sebenarnya akan dilakukan pada Agustus lalu.

Namun, rencana ini harus ditunda lantaran banyaknya pihak yang kala itu juga dianugerahi gelar kehormatan.

Baca juga: Ini Sederet Penerima Bintang Mahaputra Nararya Sebelum Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X