Ahli: Sepanjang Sudah Disetujui UU Tidak Boleh Diubah-ubah Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, undang-undang yang sudah disahkan tidak boleh lagi diubah isinya.

Zainal mengungkapkan hal itu saat dimintai tanggapan ihwal keberadaan adanya kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Namanya proses legislasi itu kan yang paling penting di (proses) persetujuan. Nah sepanjang sudah disetujui enggak boleh diubah-ubah lagi," kata Zainal kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Memang, kata dia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diberbolehkan untuk merevisi sebuah aturan perundang-undangan yang telah disahkan.

Baca juga: Ahli Sarankan Presiden Keluarkan Perppu jika Ingin Perbaiki Salah Ketik di UU Cipta Kerja

Namun, Zainal menambahkan, perubahan itu tidak boleh bersifat subtansi.

"Itu sudah disekapati kok. Itu cara supaya negara enggak seenaknya membuat undang-undang," ujarnya.

"Jadi dia harus berhati-hati, asas kehati-hatian di situ fungsinya. Asas kecematan di situ fungsinya, supaya enggak seenaknya," lanjut dia.

Ia mengakui, proses revisi semacam ini pernah terjadi pada beberapa UU sebelumnya. Namun, praktik revisi atau perbaikan Undang-Undang seperti itu adalah salah.

"Bahwa praktiknya masih diubah di beberapa Undang-Undang itu praktik yang salah. Jangan salah itu membenarkan kesalahan yang lain," ucap.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan telah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk menyepakati perbaikan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.