Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LP3ES: Pemerintah Otoriter Akan Memengaruhi Ekonomi secara Keseluruhan

Kompas.com - 05/11/2020, 14:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Profesor Didik Rachbini menyebut bahwa pemerintah yang otoriter akan memengaruhi ekonomi secara keseluruhan.

Hal ini ia katakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Seminar Online Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi, Kamis (5/11/2020).

"Pemerintah sekarang lebih otoriter dan akan memengaruhi ekonomi secara keseluruhan di masa yang datang," kata Didik.

Baca juga: Wapres Harap Ekonomi Syariah Bantu Dampak Ekonomi akibat Resesi

Bukan tanpa sebab, menurut dia, pemerintah saat ini telah menutup kritik dari masyarakat, misalnya melalui media sosial lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lanjutnya, hal ini telah menutup adanya check and balance yang sejatinya dibutuhkan dalam pemerintah untuk penyeimbangan ekonomi politik.

"Kebijakan ekonomi yang baik itu adalah demokrasi yang baik, ada check and balance. Jadi tidak ngawur. Karena sekarang orang bicara, orang melakukan kritik ditangkap dengan UU ITE dan seterusnya," jelasnya.

Baca juga: Wapres Ingatkan soal Pelanggaran Kesesuaian Syariah Rugikan Pelaku Ekonomi

Jika hal ini terus dilakukan, kata dia, akan berpengaruh juga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah rezim pencipta utang.

"Rezim Jokowi ini adalah rezim pencipta utang, makin tahun makin besar. Baik infrastruktur, pengeluaran sosial, tidak ada yang mengontrol, DPR-nya cuma manut saja," ungkap Didik.

Hal itu terjadi, lanjutnya, karena kekuatan elektoral parlemen bergeser menjadi kekuatan eksekutif. Ia menyebut kondisi seperti ini sama persis seperti zaman Orde Baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com