Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Besar untuk Covid-19 Dinilai Tidak Menurunkan Angka Kasus

Kompas.com - 05/11/2020, 13:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ekonom senior dan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Rachbini mengkritisi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menyebut bahwa pemerintahan saat ini memiliki utang yang semakin besar setiap tahunnya. Bahkan, menurut dia anggaran yang diperbesar untuk atasi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kasus.

"Utang sekarang di masa Covid-19 enggak ada pengaruh apa-apa ke Covid-19. Anggaran besar tidak punya dampak apa-apa ke Covid. Utang banyak, tapi Covid-19 tetap tidak turun," kata Didik dalam "Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi", Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Indo Barometer: 57,1 Persen Responden Anggap Sangat Kecil Peluang Terinfeksi Covid-19

Dalam paparannya, utang Indonesia saat ini jumlahnya sebesar Rp 1.530 triliun. Ia pun mempertanyakan untuk apa utang besar tersebut, jika kasus Covid-19 tak kunjung turun.

Padahal, kata dia, segala kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah sudah diturunkan separuhnya.

Menurut dia, semestinya utang bisa jadi menurun karena tak banyaknya agenda kementerian dan lembaga.

Akibat dari banyaknya utang yang dihasilkan pemerintah Jokowi, ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa rezim pemerintahan ini adalah rezim pencipta utang.

"Rezim Jokowi ini adalah rezim pencipta utang, makin tahun makin besar. Baik infrastruktur, pengeluaran sosial, tidak ada yang ngontrol, DPR nya cuma manut saja," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Didik pun memaparkan sejumlah data utang negara yang terjadi sebelum masa Covid-19 dan saat Covid-19.

Menurut paparannya, utang pemerintah Jokowi pada 2019 sudah sangat besar yaitu Rp 921,5 triliun.

"Utang ini sangat besar dari waktu ke waktu. Untuk apa? untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo yaitu Rp 475,2 triliun pada 2019, lalu untuk SBN netto nya Rp 446,3 triliun," kata dia.

Hal ini, menurutnya kontradiktif dengan cita-cita Jokowi sebelumnya yaitu menurunkan utang menjadi Rp 651 triliun pada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com