Pemilu AS Mirip Pilpres 2019, Pengamat: Kritik untuk Demokrasi Indonesia yang Anomali

Kompas.com - 05/11/2020, 12:59 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan calon presiden Joe Biden berhadapan di final debat capres AS 2020, yang digelar di Belmont University, Nasville, Tennessee, Kamis (22/10/2020) malam waktu setempat. AP PHOTO/JIM BOURGPresiden Amerika Serikat Donald Trump dan calon presiden Joe Biden berhadapan di final debat capres AS 2020, yang digelar di Belmont University, Nasville, Tennessee, Kamis (22/10/2020) malam waktu setempat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sindiran sejumlah pihak yang menyebut Pilpres Amerika Serikat (AS) mirip dengan kondisi Pilpres 2019 di Indonesia sebenarnya merupakan kritik atas sistem demokrasi Indonesia yang penuh dengan anomali atau ketidaknormalan.

Yunarto menyebutkan, sebenarnya ada satu sisi positif dari sindiran itu, yakni demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia sudah sangat transparan dan terpantau di ruang-ruang sosial media.

"Negatifnya, kita jadi punya banyak rekam jejak kondisi anomali dalam berdemokrasi. Banyak yang bisa dijadikan humor politik di kemudian hari," ujar Yunarto ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Saat Pilpres AS Dianggap Begitu Mirip Pilpres 2019 di Indonesia...

Anomali yang dimaksud, misalnya terjadi pada Pilpres 2019 maupun Pilpres 2014.

Yunarto menyebut ada salah satu capres yang sujud syukur sebelum hasil resmi Pilpres diumumkan, saling klaim hasil Pilpres ataupun tidak terima dengan hasil Pilpres.

"Termasuk saat calon yang kalah menjadi menteri. Jadi sebenarnya sindiran itu kan otokritik dari anomali dalam demokrasi kita," ucap Yunarto.

Lebih lanjut, dia pun menyoroti fenomena di Indonesia dan AS itu sebagai evaluasi untuk sistem demokrasi.

Sebab, penolakan atas hasil pilpres dianggap ada kaitannya dengan penolakan produk dari sistem demokrasi.

Baca juga: Anggota Komisi I: Klaim Trump Menang Pilpres AS Dapat Timbulkan Ketegangan Politik

Padahal, kata Yunarto, selama ini sistem demokrasi sudah dijalankan dengan tatanan yang mapan, dengan sejumlah nilai yang disepakati bersama.

"Yang terjadi seperti di Indonesia atau AS, jangan-jangan terjadi pula di negara demokrasi lain. Apakah ini artinya demokrasi harus ditata ulang ?" ucap Yunarto.

Diberitakan, dua calon presiden di Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Joe Biden, saling mengklaim kemenangan dalam Pilpres AS 2020.

Hal ini terjadi setelah Biden dan Trump memiliki selisih tipis dalam perolehan suara elektoral dalam proyeksi hasil Pilpres AS.

Baca juga: Trump atau Biden, Pemenang Pilpres AS Disebut Tak Berdampak Langsung ke Indonesia

Tidak hanya itu, Donald Trump bahkan mengancam akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) jika kalah dari Joe Biden, karena dia merasa dicurangi.

Kondisi ini mendapat sorotan luas di media sosial baik oleh masyarakat, akademisi, pegiat politik, hingga jurnalis karena kesamaannya dengan kondisi di Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X