Wapres Ingatkan soal Pelanggaran Kesesuaian Syariah Rugikan Pelaku Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air tetap harus menjaga kesesuaian syariah.

Sebab, menurut dia, pelanggaran terhadap kesesuaian syariah akan merugikan para pelaku ekonomi.

"Dalam pelaksanaan praktik ekonomi dan keuangan syariah kita perlu menjaga keseuaian syariah dalam setiap transaksi. Pelanggaran terhadap kesesuaian syariah sangat merugikan pelaku ekonomi," ujar Ma'ruf saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2020 secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Wapres: Fokus ke Kelompok Kecil, Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Efektif Kurangi Kemiskinan

Ma'ruf mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, bukan hanya demi ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri.

Hal tersebut dilakukan, kata dia, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, pelaksanaannya yang sesuai syariah juga akan menentukan walau disnergikan dengan sistem konvensional.

"Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus disinergikan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan konvensional," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

Ia menilai, hal tersebut menjadi penting karena Indonesia menganut dual economy system yang saling melengkapi.

Ma'ruf juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditempatkan sebagai pilihan aktivitas ekonomi rasional bagi masyarakat.

"Sehingga, ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan hal yang eksklusif tapi menjadikannya bersifat universal sesuai prinsip rahmatan lil 'alamin," ucap dia.