Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Keluarga Korban Singgung soal Keengganan Pemerintah Tuntaskan Kasus Semanggi

Kompas.com - 05/11/2020, 08:51 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II, Trioria Pretty, menyinggung soal tidak adanya kemauan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Trioria menuturkan, salah satu masalah untuk menuntaskan kasus tersebut adalah kurangnya alat bukti. Hal itu terungkap dalam proses persidangan gugatan yang diajukan keluarga korban terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Akan tetapi, kata dia, Komnas HAM selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat melakukan penyitaan atau penggeledahan dalam rangka mengumpulkan bukti, tanpa disertai surat perintah dari Jaksa Agung.

"Komnas HAM tidak punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kalau tidak ada surat perintah dari Jaksa Agung terlebih dahulu," ucap Trioria dalam konferensi daring, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Gugatan Keluarga Korban Tragedi Semanggi Dikabulkan, PTUN: Jaksa Agung Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Trioria mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dari Kejaksaan Agung, tidak ada surat yang memungkinkan Komnas HAM melakukan penyitaan dan penggeledahan tersebut.

Menurutnya, hal itu menunjukkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak terletak pada masalah teknis hukum, melainkan kemauan aparatnya.

"Percuma kalau misalnya ada hukum yang sudah mengatur a, b, c, semuanya sudah ada tetapi ternyata tidak dilakukan, kan percuma. Jadi masalahnya bukan teknis hukum tapi kemauan penegak hukumnya, mau tidak melakukan hal itu," ungkap dia.

Baca juga: PTUN Wajibkan Jaksa Agung Beri Pernyataan yang Sebenarnya soal Penanganan Kasus Tragedi Semanggi I dan II

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Muhammad Isnur, berpandangan keengganan pemerintah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II juga terlihat dari keterangan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menjadi saksi saat sidang menyebutkan, pihaknya terakhir kali mengirim berkas kasus Semanggi I dan II ke Kejagung di tahun 2018.

Setelah itu, kata Isnur, tidak ada lagi informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus yang diterima Komnas HAM.

"Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah dengan cepat, tapi problem-nya adalah soal unwilling. Ini soal kehendak, kemauan yang tidak nampak dari pemerintah," kata Isnur.

Baca juga: Kemenangan Keluarga Korban Tragedi Semanggi...

Dari proses persidangan, Isnur menilai, hakim melihat ucapan Jaksa Agung mengenai Semanggi I dan II semakin menegaskan keengganan pemerintah tersebut.

Adapun Jaksa Agung mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM. Pernyataan itu yang membuat keluarga korban mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Hakim melihat bahwa ucapan dari Jaksa Agung ini semakin menegaskan bagian dari unwilling-nya pemerintah, semacam tindakan yang menegaskan ketidakmauan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu yang ditangkap oleh kami di ruang sidang," tutur Isnur.

Baca juga: PTUN Putuskan Jaksa Agung Melawan Hukum, Presiden Jokowi Diminta Beri Teguran

Diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Majelis hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Adapun pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com