Kuasa Hukum Keluarga Korban Singgung soal Keengganan Pemerintah Tuntaskan Kasus Semanggi

Kompas.com - 05/11/2020, 08:51 WIB
Maria Katarina Sumarsih ibu dari BR Norma Irmawan, mahasiswa yang tertembak saat demonstrasi mahasiswa 13 November 1998. Kristian ErdiantoMaria Katarina Sumarsih ibu dari BR Norma Irmawan, mahasiswa yang tertembak saat demonstrasi mahasiswa 13 November 1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II, Trioria Pretty, menyinggung soal tidak adanya kemauan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Trioria menuturkan, salah satu masalah untuk menuntaskan kasus tersebut adalah kurangnya alat bukti. Hal itu terungkap dalam proses persidangan gugatan yang diajukan keluarga korban terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Akan tetapi, kata dia, Komnas HAM selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat melakukan penyitaan atau penggeledahan dalam rangka mengumpulkan bukti, tanpa disertai surat perintah dari Jaksa Agung.

"Komnas HAM tidak punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kalau tidak ada surat perintah dari Jaksa Agung terlebih dahulu," ucap Trioria dalam konferensi daring, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Gugatan Keluarga Korban Tragedi Semanggi Dikabulkan, PTUN: Jaksa Agung Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Trioria mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dari Kejaksaan Agung, tidak ada surat yang memungkinkan Komnas HAM melakukan penyitaan dan penggeledahan tersebut.

Menurutnya, hal itu menunjukkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak terletak pada masalah teknis hukum, melainkan kemauan aparatnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Percuma kalau misalnya ada hukum yang sudah mengatur a, b, c, semuanya sudah ada tetapi ternyata tidak dilakukan, kan percuma. Jadi masalahnya bukan teknis hukum tapi kemauan penegak hukumnya, mau tidak melakukan hal itu," ungkap dia.

Baca juga: PTUN Wajibkan Jaksa Agung Beri Pernyataan yang Sebenarnya soal Penanganan Kasus Tragedi Semanggi I dan II

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Muhammad Isnur, berpandangan keengganan pemerintah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II juga terlihat dari keterangan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menjadi saksi saat sidang menyebutkan, pihaknya terakhir kali mengirim berkas kasus Semanggi I dan II ke Kejagung di tahun 2018.

Setelah itu, kata Isnur, tidak ada lagi informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus yang diterima Komnas HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.