Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/11/2020, 22:45 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku tidak pernah melaporkan secara resmi mengenai pertemuannya dengan buronan Djoko Tjandra di Malaysia.

"Saya memang tidak melaporkan pertemuan saya, tapi saya hanya menceritakan. Jadi memang tidak memberikan laporan resmi melihat Djoko Tjandra di Malaysia," kata Pinangki saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/11/2020) dilansir dari ANTARA.

Namun, Pinangki mengaku pernah menceritakan pertemuannya dengan Djoko Tjandra pada November 2019 kepada jajaran Uheksi (Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi).

Hal itu diungkapkan Pinangki setelah mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang juga merupakan jaksa di Kejaksaan Agung.

Baca juga: Saksi Sebut Pinangki Abaikan Kewajiban Lapor Keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia

Saksi yang dimaksud terdiri dari, Kasubag Kepangkatan dan Mutasi II pada bagian Kepangkatan dan Mutasi Kepegawaian Kejagung Sulasman, Kasubdit TPPU Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaiman Nahdi, dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Gaji dan Tunjangan pada Kejagung Wahyu Adi Prasetyo.

Ketua Majelis Hakim Ignasius Eko Purwanto sempat bertanya apakah Pinangki turut menceritakan pertemuannya dengan Djoko Tjandra kepada para saksi.

Dari keterangan Pinangki, ia tidak bercerita kepada para saksi.

Pinangki menambahkan, pertemuan itu diceritakan kepada teman seangkatannya dan bahkan turut menunjukkan foto.

"Bukan, beliau belum di situ," kata Pinangki menjawab pertanyaan ketua majelis hakim.

"Saya ceritakan ke kepada teman-teman level kasi, eselon 4, bukan ke level tinggi, saya ceritakan ke teman-teman satu angkatan, saya tunjukan foto-fotonya bukan melaporkan tapi menceritakan," tambah Pinangki.

Baca juga: Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki

Ketiga saksi pun mengaku tidak mengetahui cerita Pinangki soal Djoko Tjandra.

Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi bernama Syarief Sulaiman Nahdi, seseorang wajib melapor apabila mengetahui lokasi buronan.

"Wajib melaporkan, mungkin bukan hanya ke Kejaksaan Agung tapi juga bisa ke aparat kepolisian setempat atau Kejari setempat," kata Syarief.

Ketika ditanya oleh hakim apakah Pinangki pernah melapor bahwa Djoko Tjandra berada di Malaysia, Syarief mengungkapkan bahwa tidak pernah ada laporan.

Adapun, Djoko Tjandra merupakan narapidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah diburu oleh kejaksaan sejak tahun 2009.

Dalam surat dakwaan, Pinangki disebut beberapa kali menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur dalam rangka kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) pada akhir tahun 2019.

Baca juga: Djoko Tjandra Didakwa Menyuap Jaksa Pinangki-Irjen Napoleon-Brigjen Prasetijo, Total Belasan Miliar Rupiah

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus Bank Bali.

Dalam kasus ini, Pinangki didakwa menerima uang 500.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra. Uang itu diduga terkait kepengurusan fatwa untuk Djoko Tjandra di MA.

Dari jumlah yang ia terima, Pinangki memberikan 50.000 dollar AS kepada rekannya dalam kepengurusan fatwa tersebut, Anita Kolopaking.

Sementara, sisanya sebesar 450.000 dollar AS digunakan untuk keperluan pribadi Pinangki.

Pinangki membeli mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen atau hotel di New York, membayar tagihan kartu kredit, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Pinangki dijerat Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Baca juga: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Pinangki juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pinangki dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Terakhir, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat dan dijerat Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.