Mahfud: Pengusutan Kasus Kematian Pendeta Yeremia Tak Pandung Bulu

Kompas.com - 04/11/2020, 20:19 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Kepala BNPT Doni Monardo memberikan keterangan pers seusai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Rakorsus tersebut membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) periode puncak kemarau tahun 2020. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah berkomitmen menindak siapapun yang terlibat dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9/2020).

Mahfud mengatakan itu usai menerima dokumen temuan yang diserahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM), Rabu (4/11/2020).

"Kami akan mem-follow up sesuai jalur yang tersedia, penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun," tegas Mahfud yang dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI.

Ia menyatakan temuan Komnas HAM sudah semestinya perlu ditindaklanjuti guna menangkap pelaku penembakan.

Di samping itu, Mahfud juga berencana akan menyampaikan temuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Laporan ini telah disampaikan ke saya, akan disampaikan juga ke Presiden seperti halnya laporan TGPF sudah saya sampaikan ke Presiden," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud Akan Sampaikan Temuan Komnas HAM soal Pendeta Yeremia ke Presiden

Di sisi lain, Mahfud menilai terdapat beberapa poin kesamaan temuan Komnas HAM dengan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Kesamaan itu salah satunya mengenai upaya meningkatkan perlindungan HAM di Papua. Tujuannya supaya dapat menyelesaikan persoalan di Papua tanpa kekerasan.

Akan tetapi, Mahfud mengakui ada perbedaan temuan antara Komnas HAM dan TGPF,  salah satunya yaitu terletak pada sudut pandang penyelidikan.

"Yang beda-beda dikit soal sudut pandangnya dan segi-segi teknisnya, tapi secara prinsip sama," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X