Walhi: Krisis Kemanusiaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Makin Dalam akibat UU Cipta Kerja

Kompas.com - 04/11/2020, 19:43 WIB
Massa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. KOMPAS.com/SONYA TERESAMassa Buruh Membawa spanduk yang menyerukan penolakan pada Omnibus Law UU Cipta kerja, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020) di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Kajian Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Even Sembiring, mengatakan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 makin memperdalam kondisi krisis kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Boy, hal ini tercermin dari pengubahan dan penghapusan sejumlah pasal terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

"(UU Cipta Kerja) bukan kebijakan permanen untuk memulihkan, tapi memperdalam krisis kemanusiaan dengan membiarkan laju kerusakan lingkungan hidup terus berlangsung. Bahkan lebih parah dari kondisi sebelum (Presiden Jokowi) memimpin," kata Boy saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Poin Pasal 81 UU Cipta Kerja Digugat ke MK, Ini Alasan Serikat Pekerja Singaperbangsa

Ia menyoroti soal penggunaan frasa "persetujuan lingkungan" dalam UU Cipta Kerja. Sementara itu, dalam UU PPLH menggunakan frasa "perizinan".

Boy berpendapat, penggunaan frasa "persetujuan lingkungan" berarti keputusan kelayakan lingkungan hanya sekadar jadi prosedur penerbitan izin usaha.

"Posisinya tidak lagi menjadi keputusan tata usaha negara. Konsekuensinya, dibatasinya ruang rakyat untuk menguji layak atau tidak layaknya suatu izin berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan atau sesuai ketepatan prosedur," jelasnya.

Selanjutnya, Boy menyoal beberapa pengubahan rumusan pasal di UU PPLH. Di antaranya, yaitu Pasal 25 dan 26.

Dua pasal tersebut mengatur soal dokumen analisis dampak lingkungan (amdal).

Melalui Pasal 22 angka 4, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 25 UU PPLH dengan membatasi masyarakat terdampak langsung yang terlibat dalam pembuatan dokumen amdal.

Sebelumnya, Pasal 25 mempersilakan masyarakat secara umum memberikan tanggapan dan masukan terhadap rencana usaha/kegiatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

Nasional
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

Nasional
UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 April: Ada 62.411 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Nasional
UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

Nasional
Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X