Guru Besar FH UGM: Korupsi Merupakan Penghambat Utama dalam Investasi

Kompas.com - 04/11/2020, 19:06 WIB
Ilustrasi korupsi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sumardjono mengatakan, pemerintah harus sungguh-sungguh memberantas korupsi di sektor pelayanan pertanahan. Sebab, selama ini korupsi merupakan penghambat utama dalam menarik investasi di Indonesia.

"Ada atau tidak UU Cipta Kerja, pelayanan publik seharusnya profesional, bersih dan bertanggungjawab. Upaya untuk menarik investasi melalui UU Cipta Kerja harus disikapi dengan tekad menghilangkan korupsi dalam pelayanan pertanahan, karena merupakan penghambat investasi yang utama," ujar Maria dalam webinar bertajuk Potensi Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Tambang, Tanah, dan Lingkungan, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Guru Besar Hukum Agraria UGM Ingatkan Potensi Korupsi di Bidang Pertanahan

Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah berupaya mencegah korupsi dengan membuat sistem pelayanan pertanahan secara elektronik.

Adapun pelayanan pertanahan elektronik ini terkait pengecekan keaslian sertifikat, informasi tentang persyaratan, jangka waktu dan biaya pendaftaran tanah, informasi tentang RDTR, Zona Nilai Tanah (ZNT), SKPT, dan hak tanggungan.

Upaya tersebut, lanjut dia, perlu diapresiasi karena menghemat waktu dan menghindari tatap muka dengan petugas yang berpotensi menimbulkan korupsi.

Kendati demikian, ia khawatir korupsi masih muncul dalam pelayanan yang belum dilakukan secara digital, yakni pelayanan pendaftaran tanah atau permohonan hak atas tanah.

"Saat kita melakukan permohonan hak atas tanah, justru pada pendaftaran pertama kali, itu tidak bisa kemudian jadi elektronik. Prosesnya masih harus menemui orang dan justru yang rawan itu di situ," tutur dia.

Baca juga: Guru Besar FH UGM Sebut Pelayanan Pertanahan Rawan Korupsi, Ini Modusnya

Ia menjelaskan, proses pendaftaran pertama kali tidak bisa dilakukan secara elektronik. Setiap orang harus bertemu, misalnya untuk mengukur tanah.

Tahapan yang memerlukan tatap muka itu juga tercantum dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

"Hasil kegiatan setiap proses memang dapat didigitalisasi, tetapi prosesnya sendiri masih memerlukan tatap muka dengan petugas. Justru pada titik inilah kerawanan itu bisa terjadi," ucap Maria.

Baca juga: Guru Besar FH UGM: Klaster Pertanahan dalam UU Cipta Kerja Bermasalah Sejak Dibentuk



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Menkes Wacanakan Sertifikat Vaksinasi untuk Syarat Bepergian, Epidemiolog: Itu Berbahaya Sekali

Nasional
Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X