Kompas.com - 04/11/2020, 19:06 WIB
Ilustrasi korupsi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sumardjono mengatakan, pemerintah harus sungguh-sungguh memberantas korupsi di sektor pelayanan pertanahan. Sebab, selama ini korupsi merupakan penghambat utama dalam menarik investasi di Indonesia.

"Ada atau tidak UU Cipta Kerja, pelayanan publik seharusnya profesional, bersih dan bertanggungjawab. Upaya untuk menarik investasi melalui UU Cipta Kerja harus disikapi dengan tekad menghilangkan korupsi dalam pelayanan pertanahan, karena merupakan penghambat investasi yang utama," ujar Maria dalam webinar bertajuk Potensi Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Tambang, Tanah, dan Lingkungan, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Guru Besar Hukum Agraria UGM Ingatkan Potensi Korupsi di Bidang Pertanahan

Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah berupaya mencegah korupsi dengan membuat sistem pelayanan pertanahan secara elektronik.

Adapun pelayanan pertanahan elektronik ini terkait pengecekan keaslian sertifikat, informasi tentang persyaratan, jangka waktu dan biaya pendaftaran tanah, informasi tentang RDTR, Zona Nilai Tanah (ZNT), SKPT, dan hak tanggungan.

Upaya tersebut, lanjut dia, perlu diapresiasi karena menghemat waktu dan menghindari tatap muka dengan petugas yang berpotensi menimbulkan korupsi.

Kendati demikian, ia khawatir korupsi masih muncul dalam pelayanan yang belum dilakukan secara digital, yakni pelayanan pendaftaran tanah atau permohonan hak atas tanah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat kita melakukan permohonan hak atas tanah, justru pada pendaftaran pertama kali, itu tidak bisa kemudian jadi elektronik. Prosesnya masih harus menemui orang dan justru yang rawan itu di situ," tutur dia.

Baca juga: Guru Besar FH UGM Sebut Pelayanan Pertanahan Rawan Korupsi, Ini Modusnya

Ia menjelaskan, proses pendaftaran pertama kali tidak bisa dilakukan secara elektronik. Setiap orang harus bertemu, misalnya untuk mengukur tanah.

Tahapan yang memerlukan tatap muka itu juga tercantum dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

"Hasil kegiatan setiap proses memang dapat didigitalisasi, tetapi prosesnya sendiri masih memerlukan tatap muka dengan petugas. Justru pada titik inilah kerawanan itu bisa terjadi," ucap Maria.

Baca juga: Guru Besar FH UGM: Klaster Pertanahan dalam UU Cipta Kerja Bermasalah Sejak Dibentuk



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X