Mahfud Terima Laporan Temuan Komnas HAM soal Kematian Pendeta Yeremia

Kompas.com - 04/11/2020, 18:01 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) berdoa saat menghadiri Hari Konstitusi 2020 di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Temuan TGPF

Temuan TGPF Intan Jaya juga telah mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia.

Hasil investigasi diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Komnas HAM Minta Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Diusut hingga Aktor Paling Bertanggung Jawab

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," ujar Mahfud.

TGPF diketahui menginvestigasi beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Intan Jaya, Papua, pada pertengahan September silam.

Selain penembakan Pendeta Yeremia, kasus lainnya yang diinvestigas yakni, prajurit TNI bernama Pratu Dwi Akbar, warga sipil bernama Badawi, dan prajurit TNI Serka Sahlan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Sebaran 5.826 Kasus Baru Covid-19, DKI Tertinggi dengan 1.834 Pasien

Nasional
UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 1.133.787 Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

UPDATE: Tambah 43.900, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 11.148.477

Nasional
UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 147.740 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 7 Maret: Kini Ada 67.659 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

UPDATE: Bertambah 112, Total Pasien Covid-19 Meninggal 37.266 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

UPDATE: Bertambah 5.146, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.194.656 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

UPDATE: Bertambah 5.826, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.379.662 Orang

Nasional
Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Fungsi Pengawasan DPR Dinilai Hanya Ala Kadarnya, Ini Catatan Formappi

Nasional
Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Nasional
Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Di Forum PBB, Mahfud Klaim Peradilan Pidana RI Adaptasi dengan Pandemi

Nasional
Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Tak Akui KLB dan Setia ke AHY, Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah

Nasional
Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Soal Ajakan Benci Produk Asing, KSP Bilang Bukan Benci Negaranya

Nasional
Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Ajakan Jokowi untuk Benci Produk Asing Dinilai Bisa Bahayakan Hubungan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X