UU Cipta Kerja Dinilai Memperbesar Peluang Korupsi dalam Proses Perizinan Lingkungan

Kompas.com - 04/11/2020, 17:38 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Lingkungan pada Universitas Indonesia Andri Gunawan menilai, Undang-Undang Cipta Kerja dapat memperbesar peluang terjadinya korupsi dalam proses perizinan lingkungan.

Sebab, UU Cipta Kerja telah mengurangi partisipasi publik dalam hal perizinan.

"Sebenarnya obat bagi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang buruk, obat-obat izin yang buruk, bagi sistem perizinan yang buruk itu justru adalah peningkatkan partisipasi publik, bukan dengan menguranginya," kata Andri dalam webinar yang disiarkan melalui akun Youtube Iluni UI, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Guru Besar Hukum Agraria UGM Ingatkan Potensi Korupsi di Bidang Pertanahan

Andri menuturkan, partisipasi publik justru dapat mencegah praktik korupsi, karena publik dapat aktif mengawasi proses pemberian izin.

"Ketika public participation-nya mengecil, saya justru malah khawatir korupsinya makin bisa leluasa," ujar Andri.

Andri menuturkan, berkurangnya partisipasi publik tersebut terdapat pada Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah sejumlah pasal UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca juga: Guru Besar FH UGM: Klaster Pertanahan dalam UU Cipta Kerja Bermasalah Sejak Dibentuk

Misalnya, penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) kini hanya perlu melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Padahal, UU 32 Tahun 2009 menyatakan, penyusunan amdal mesti melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

"Sekarang diperkecil, masyarakat yang terdampak langsung, dan undang-undang tidak menjelaskan apa sih yang dimaksud terkena dampak langsung," ujar Andri.

Baca juga: UU Cipta Kerja Hapus Ketentuan soal 30 Persen Kawasan Hutan yang Harus Dipertahankan

Selain itu, masyarakat pun hanya dilibatkan dalam proses penyusunan awal amdal saja dan tidak dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal ataupun menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

"Saya sangat khawatir bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung ini adalah masyarakat yang langsung bersebelahan dengan lokasi," kata Andri.

Di samping berkurangnya partisipasi publik, Andri juga menyoroti UU Cipa Kerja yang menghilangkan pasal-pasal yang mengatur sanksi tertentu.

Baca juga: UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana

Menurut Andri, hal itu justru akan mendatangkan investor-investor bermasalah dan akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia.

"Ini bukan hanya untuk bilang ke investor, 'ayo gampang ke Indonesia investasinya, pengurusan izinnya mudah'. Bukan cuma itu, tapi juga memberikan jaminan kepada mereka bahwa 'kalian enggak perlu khawatir kalau terjadi pelanggaran hukum karena toh sanksinya enggak berat," kata Andri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Nasional
Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Nasional
UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

Nasional
UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X