Kompas.com - 04/11/2020, 11:48 WIB
Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANYusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terjadi akibat proses pembentukannya yang tergesa-gesa, sehingga mengabaikan asas kecermatan.

Namun, menurut Yusril, UU tersebut sudah terlanjur ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

"Naskah itu sah sebagai sebuah undang-undang yang berlaku dan mengikat semua pihak," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Lantas, bagaimana cara memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut?

Baca juga: Kesalahan di UU Cipta Kerja, Politisi PDI-P: Ini akibat Kecerobohan

Yusril mengatakan, kesalahan pengetikan tersebut tidak membawa pengaruh pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Oleh karenanya, menurut Yusril, pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat guna memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden (bisa diwakili Menko Polhukam, Menkumham, atau Mensesneg) dan Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat memperbaiki salah ketik seperti itu," ujarnya.

Yusril mengatakan, setelah naskah UU Cipta Kerja diperbaiki, pemerintah harus mengumumkan kembali dalam Lembaran Negara untuk dijadikan rujukan resmi.

Baca juga: Ada Salah Ketik UU Cipta Kerja, YLBHI: Ini Skandal Besar Penyusunan UU

"Presiden tidak perlu menandatangani ulang naskah undang-undang yang sudah diperbaiki salah ketiknya itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, adanya salah ketik dalam naskah UU yang telah disetujui presiden dan DPR dan dikirim ke Sekretariat Negara telah terjadi beberapa kali.

Namun, kesalahan ketik kali ini memang beda, karena kekeliruan itu baru diketahui setelah presiden menandatanganinya dan naskahnya telah diundangkan dalam Lembaran Negara.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Selasa (3/11/2020), ditemukan kesalahan ketik yang cukup fatal pada Pasal 6 di Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

Baca juga: Berbagai Kelalaian yang Membuat Proses UU Cipta Kerja Dinilai Ugal-ugalan...

Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi.

Namun, rujukan ke Pasal 5 ayat (1) tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat.

Pasal 5 hanya berbunyi, ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Kemudian, ada pula kesalahan ketik dalam Pasal 175 di Bab Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja.

Baca juga: UU Cipta Kerja Ugal-ugalan: Pasal Dihapus, Salah Ketik, hingga Alasan Istana

Pasal 175 angka 6 mengubah Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 itu terdiri atas 5 ayat yang mengatur soal syarat sah keputusan pemerintahan.

Ayat (1) berbunyi, batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2), jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Baca juga: Hari Ini, MK Mulai Gelar Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ayat (3), dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan dan/atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.

Ayat (4), apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (5), ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Baca juga: Lacak Jejak Draf RUU Cipta Kerja

Semestinya, ketentuan dalam ayat (5) merujuk pada ayat (4). Bukan pada ayat (3) sebagaimana yang ditulis dalam UU Cipta Kerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Nasional
SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

Nasional
Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Nasional
Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Nasional
Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Nasional
Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Nasional
Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Nasional
Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Nasional
Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.