Kompas.com - 04/11/2020, 10:44 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana gugatan uji materiil (judicial review) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Rabu (4/11/2020).

Sidang tersebut digelar atas gugatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa yang diwakili oleh Deni Sunarya selaku Ketua Umum dan Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum.

"Ada (sidang UU Cipta Kerja)," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Kompas.com, Rabu (4/11/2020).

Baca juga: Ada Salah Ketik UU Cipta Kerja, YLBHI: Ini Skandal Besar Penyusunan UU

Permohonan ini teregister dengan nomor perkara 87/PUU-XVIII/2020. MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 4 November 2020.

Dilansir dari Kontan.co.id, pemohon mempermasalahkan sejumlah pasal di UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Di antaranya, pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29, dan angka 44 UU cipta kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam petitum, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa di antaranya memohon agar pasal 81 angka 15, 19 dan 29 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: Ini Empat Pihak yang Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa memohon agar frasa “atau” pada pasal 88D ayat (2) dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945.

Diketahui ada empat pihak yang mengajukan gugatan terkait UU Cipta Kerja, salah satu dari empat penggugat itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akhirnya meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja setelah disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR sejak 5 Oktober 2020.

Baca juga: Tak Hanya Gugat ke MK, KSPI Akan Tempuh Jalur Ini untuk Gagalkan UU Cipta Kerja

Beleid tersebut diberi nomor UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Nomor 11 Tahun 2020 berisi 1.187 halaman. Beleid tersebut diundangkan pada Senin (2/11/2020) dan sudah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020.

UU Cipta Kerja menghapus sejumlah ketentuan lama di UU Ketenagakerjaan, Perpajakan, dan sejumlah UU lainnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

Nasional
UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

Nasional
UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

Nasional
Sejumlah Eks Pimpinan Jelaskan Nilai-nilai di KPK kepada Komnas HAM

Sejumlah Eks Pimpinan Jelaskan Nilai-nilai di KPK kepada Komnas HAM

Nasional
UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

UPDATE: Bertambah 290, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 54.043

Nasional
UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

UPDATE: Tambah 12.990 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.963.266

Nasional
Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Pembahasan RKUHP, Pemerintah Diminta Buka Ruang Pelibatan Penyandang Disabilitas

Nasional
Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Prabowo, Ganjar, dan Anies Konsisten di 3 Besar Hasil Survei, PPP Tak Mau Buru-buru Tentukan Pilihan

Nasional
Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Menpan RB: Tidak Ada Istilah Kantor Pemerintahan Tutup atau Lockdown

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Nasional
Buku 'Hikayat Pohon Ganja' dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Buku "Hikayat Pohon Ganja" dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Nasional
Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X