Mustakim

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jurnalis. Saat ini produser program talk show Satu Meja The Forum dan Dua Arah di Kompas TV.

Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 20.00 WIB LIVE di Kompas TV. Dua Arah setiap Senin pukul 22.00 WIB LIVE di Kompas TV

Pilkada 2020 dan Cukong Politik

Kompas.com - 04/11/2020, 09:20 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah di depan mata. Awal bulan depan, warga di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan menentukan siapa yang layak memimpin mereka.

Meski ditentang dan dikritik banyak kalangan, pemerintah tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.

Tahapan Pilkada pun terus berjalan meski virus corona masih mengancam dan pandemi belum sepenuhnya terkendali. Jika tak ada aral melintang, 9 Desember 2020 pemungutan suara akan dilakukan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding, ada kepentingan cukong atau pemilik modal di balik keputusan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di tengah virus corona yang masih merajalela. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum pilkada menjadi ajang transaksi para ‘pembajak demokrasi’ ini.

Disokong cukong

Kecurigaan ICW bukan tanpa dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebagian besar calon kepala daerah didanai sponsor atau disokong cukong.

Menurut hasil kajian KPK, sekitar 82 persen kepala daerah didanai sponsor. Ada aliran dana dari sponsor kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada.

Hasil kajian KPK ini mengonfirmasi kecurigaan masyarakat bahwa ada peran para "pemburu rente" di balik Pilkada. Sponsor atau pemodal yang kerap disebut cukong ini berhubungan erat dengan kandidat. Ini terjadi karena ada simbiosis mutualisme antara calon kepala daerah dan para penyandang dananya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kehadiran sponsor di balik para calon kepala daerah terjadi karena mahalnya ongkos pilkada. Biaya untuk memenangkan pilkada, jauh lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliki para kandidat.

Hasil kajian KPK menunjukkan, dana kampanye yang dikeluarkan calon jumlahnya lebih besar dari harta kekayaannya. Hal itu bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mereka setor ke KPK.

Mahalnya ongkos politik

Mahalnya ongkos politik dituding menjadi pemicu maraknya "penyandang dana" di gelaran Pilkada. Para kandidat harus mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk bisa berlaga dan memenangkan kontestasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 18 Oktober: 1.593 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

UPDATE 18 Oktober: 215.213 Spesimen Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,95 Persen

Nasional
Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Luhut: Sopir Logistik yang Sudah Divaksinasi Lengkap Cukup Tes Antigen untuk Perjalanan Domestik

Nasional
Luhut: Saat ini Kasus Aktif Covid-19 Nasional Tersisa Sekitar 18.000

Luhut: Saat ini Kasus Aktif Covid-19 Nasional Tersisa Sekitar 18.000

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 17.374 Kasus

UPDATE 18 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 17.374 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 4.075.011

UPDATE 18 Oktober: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 4.075.011

Nasional
PPKM Diperpanjang, Tempat Wisata Air di Daerah Level 2 dan 1 Boleh Buka

PPKM Diperpanjang, Tempat Wisata Air di Daerah Level 2 dan 1 Boleh Buka

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 142.999, Tambah 47 Orang

UPDATE 18 Oktober: Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 142.999, Tambah 47 Orang

Nasional
Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Mengaku Ikut KLB, Kader Demokrat Balik Badan karena Janji Rp 100 Juta Tak Terealisasi

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 18 Oktober: Ada 457.320 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Komnas Perempuan: Kondisi Mental Seseorang Tidak Boleh Jadi Dasar Penghentian Penyelidikan

Nasional
UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

UPDATE: Bertambah 626, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 4.235.384

Nasional
PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

PPKM Diperpanjang: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Tempat Wisata di Daerah Level 2

Nasional
UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

UPDATE 18 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Tembus 51,85 Persen

Nasional
Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Luhut: Tempat Permainan Anak di Daerah PPKM Level 2 Boleh Dibuka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.