Membandingkan Temuan TGPF dan Komnas HAM soal Kematian Pendeta Yeremia

Kompas.com - 04/11/2020, 06:18 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) menunjukkan adanya dugaan keterlibatan petinggi Koramil Hitadipa dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani.

Temuan ini diumumkan Komnas HAM pada Senin (2/11/2020) atau tak kurang dua pekan setelah Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) memublikasikan hasil investigasinya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (21/10/2020).

Pendeta Yeremia tewas dengan luka tembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Polisi Masih Dalami Jenis Senjata yang Digunakan untuk Membunuh Pendeta Yeremia

Berikut perbandingan hasil investigasi Komnas HAM dan TGPF bentukan pemerintah:

1. Keterlibatan aparat

Temuan Komnas HAM maupun TGPF sama-sama menyimpulkan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam kematian Pendeta Yeremia.

Namun, fakta dugaan keterlibatan aparat dalam temuan keduanya tampak jauh berbeda.

Jika temuan Komnas HAM secara eksplisit menyimpulkan dugaan keterlibatan prajurit TNI, hal itu berbeda dengan kesimpulan TGPF yang hanya menyebut dugaan keterlibatan aparat.

Di samping itu, laporan TGPF menyeret kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga kendati dalam temuan itu telah mengarah ke aparat.

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zabambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjuklan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan pihak ketiga," ujar Mahfud, Rabu (21/10/2020).

Sementara itu, temuan Komnas HAM menyebutkan, prajurit TNI diduga menjadi pelaku langsung penyiksaan atau pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

"Ini juga berangkat dari pengakuan korban sebelum meninggal kepada dua orang saksi, minimal dua orang saksi yang bahwa melihat (oknum) berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dengan tiga atau empat anggota lainnya," kata Anam dalam konferensi pers daring, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Temuan Komnas HAM: Pendeta Yeremia Disiksa, Keterlibatan TNI, dan Hilangnya Proyektil Peluru

Kesimpulan Komnas HAM juga menyebutkan, berdasarkan luka di tubuh Pendeta Yeremia, ia diduga ditembak dari jarak kurang dari satu meter.

2. Saksi

Dugaan keterlibatan prajurit TNI berdasarkan temuan investigasi Komnas HAM sebagaimana pengakuan Pendeta Yeremia sebelum meninggal kepada dua orang saksi.

Hal itu diperkuat dengan pengakuan saksi lain yang melihat aktivitas terduga pelaku bersama tiga atau empat prajurit lainnya di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Sementara itu, TGPF berhasil mengorek keterangan 42 saksi yang dilakukan dua tim di Intan Jaya dan Jayapura.

Sebanyak 40 saksi dimintai keterangan di Intan Jaya dan dua saksi di Jayapura.

Baca juga: TGPF Klaim Temuannya Lebih Lengkap Dibanding Investigasi Komnas HAM

Tim yang bertugas di Intan Jaya mewawancarai 40 orang, terdiri dari istri korban, keluarga, warga sekitar yang menolong dan memakamkan korban, 16 orang TNI di lokasi kejadian, serta aparat kepolisian.

Saat pengumuman hasil investigasi, Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Benny Mamoto menyebutkan, belum ada saksi mata yang melihat penembakan Pendeta Yeremia.

"Sejauh ini belum ada saksi mata yang lihat langsung kejadian. Yang ada adalah pasca-kejadian ketika sang istri nunggu suami enggak pulang-pulang, akhirnya cek ke kandang babi ditemukan kondisi (jenazah Pendeta Yeremia) itu," ujar Benny, Rabu (21/10/2020).

Ketua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto.KRISTIANTO PURNOMO Ketua Tim Investigasi TGPF Intan Jaya Benny Mamoto.

3. Proyektil peluru

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X