Kompas.com - 03/11/2020, 21:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah tak kendor dalam melakukan 3 T yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kurniasih menanggapi pemeriksaan terkait Covid-19 menurun dalam beberapa hari terakhir.

"Apalagi Indonesia masih tertinggal jauh dalam jumlah pengujian atau tes per 1 juta penduduk dibanding negara-negara lain," kata Kurniasih saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Lapas Pekanbaru Gelar Swab Massal, 207 Napi dan 9 Petugas Positif Covid-19

Kurniasih mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan Covid-19 lebih masif, karena masyarakat banyak melakukan aktivitas di luar rumah saat libur panjang akhir Oktober 2020 yang lalu.

"Dan harus diwaspadai potensi penyebaran dan infeksi yang besar karena aktivitas warga yang banyak keluar di saat libur panjang dan penuhnya kawasan hiburan dan rekreasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kurniasih mengingatkan, Indonesia saat ini menempati posisi ke-19 di dunia terkait kasus Covid-19. Indonesia juga berperingkat ke-4 di Asia.

Oleh karenanya, ia meminta, pemerintah fokus dalam menangani kasus Covid-19 dan tak terganggu dengan urusan lain.

"Apalagi kalau kemudian lebih banyak fokus pada vaksin yang masih perlu waktu, seharusnya jumlah pengujian spesimen lebih ditingkatkan dan 3T harus lebih diintensifkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, data pemeriksaan terkait Covid-19 dalam beberapa hari terakhir semakin menurun.

Penurunan ini terlihat dari jumlah spesimen dan jumlah orang yang diperiksa secara harian.

Baca juga: Tersisa 15 Kasus Aktif Positif Covid-19 di Malang, Wali Kota: Kita Masuk Zona Kuning

Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 berada di bawah target 30.000 spesimen per hari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sejak Jumat (30/10/2020) hingga Senin (2/11/2020) ini, pemeriksaan spesimen terlihat menurun dari hari-hari sebelumnya yang berhasil melampaui target.

Pada 30 Oktober pemerintah memeriksa 24.854 spesimen, 31 Oktober sebanyak 29.001 spesimen, 1 November 23.208 spesimen, dan 2 November 26.661 spesimen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.