Survei LSI: 57,8 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi Tangani Covid-19

Kompas.com - 03/11/2020, 20:10 WIB
Warga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menjalani tes usap atau swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dinilai cukup puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-17 Oktober lalu.

Berdasarkan temuan LSI, 57,8 persen responden yang dimintai pendapatnya menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

"Di bulan Oktober itu mayoritas meskipun tidak terlalu tinggi, 57,8 persen hampir 58 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka puas dengan dengan penanganan virus Corona yang dilakukan oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis yang disiarkan melalui akun Youtube LSI, Selasa (3/11/2020).

Bila dirinci, terdapat 5,2 persen responden yang menyatakan puas dan 52,6 responden yang menyatakan cukup puas terhadap kinerja Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei LSI Tunjukkan Kepercayaan ke KPK Rendah, Febri Diansyah Singgung soal Gimmick

Sementara, terdapat 34,1 responden yang kurang puas, 4,3 persen yang tidak puas sama sekali, dan 3,7 responden yang tidak menjawab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang menyatakan tidak (puas) cukup banyak di sini hampir 40 persen juga, ini bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah," ujar Djayadi.

Di samping itu, LSI mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Hasilnya, Presiden mengisi posisi puncak sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 14 persen responden sangat percaya, 67 persen responden cukup percaya, 15 persen responden percaya, 1 persen responden sangat tidak percaya, dan 3 persen responden tidak menjawab.

Posisi berikutnya diisi Pemerintah Provinsi, Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Survei LSI: 39,6 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Kemudian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Polisi, media masssa, Ombudsman Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menduduki posisi buncit.

"Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga utama tadi cukup tinggi di angka 70 sampai 80-an persen, jadi modal pemerintah cukup besar di sini utk menyalurkan dan memastikan kepada masyarakat bahwa bantuan-bantuan sosial itu tepat sasaran," kata Djayadi.

Adapun survei ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang diwawancarai melalui telepon. Djayadi mengatakan, survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X