Kompas.com - 03/11/2020, 19:26 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Koalisi mengajukan uji materiil yang berkaitan dengan lima hal.

Pertama, meminta pendaftaran dan pencalonan hakim konstitusi harus terbuka seluas-luasnya untuk semua negarawan, tidak terbatas pada latar belakang profesi hukumnya.

Kedua, meminta MK menafsirkan sistem rekrutmen hakim konstitusi untuk berlaku secara seragam dan dengan standar yang sama pada setiap lembaga pengusul yakni DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.

Ketiga, usia minimal hakim Konstitusi harus dikembalikan ke usia yang lebih muda (47 tahun) agar terdapat regenerasi dan membuka peluang yang lebih luas.

Baca juga: Polemik Penghapusan Ayat dalam Pasal 59 UU MK, Ini Penjelasan Anggota Komisi III DPR

Keempat, putusan MK harus dianggap sebagai sumber hukum dan aktor yang harus menindaklanjuti perlu diperluas, tidak hannya DPR dan Pemerintah, tetapi juga setiap lembaga negara dan pihak-pihak terkait.

Kelima, perpanjangan masa jabatan wajib berlaku untuk hakim konstitusi yang menjabat pada periode selanjutnya untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari upaya penundukkan MK.

Violla mengatakan, revisi UU MK tidak hanya berdampak pada hakim konstitusi dan lembaga MK, melainkan juga bagi kepentingan masyarakat dan tegaknya nilai-nilai konstitusi.

"Ini adalah tentang warga negara yang membutuhkan suatu peradilan, suatu kekuasaan yang independen dan imparsial, untuk melindungi hak konstitusional mereka dan juga untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi," ujar Violla.

Baca juga: Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan, Begini Kata Pakar Hukum

Adapun para pemohon judicial review adalah Violla Reininda (Peneliti KoDe Inisiatif), M Ihsan Maulana (Peneliti KoDe Inisiatif), Rahmah Mutiara (Peneliti KoDe Inisiatif), Korneles Materay (Peneliti Bung Hatta Anti-Corruption Award), Beni Kurnia Illahi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu), Giri Ahmad (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera), dan Putra Perdana (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu).

Sementara, Koalisi Selamatkan MK terdiri atas sejumlah organisasi yakni Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.

Kemudian, Pilnet Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Puskapa, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, IJRS, ICJR, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, KontraS, ELSAM, ICEL, Imparsial, dan LBH Apik Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Tercatat 3.205 dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Kasus Baru Covid-19 Tercatat 3.205 dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.