8 Poin UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh, dari Sistem Kerja Kontrak hingga Alasan PHK

Kompas.com - 03/11/2020, 16:49 WIB

Achmad Nasrudin Yahya,

Kristian Erdianto

Tim Redaksi

Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Kristian Erdianto

Editor

Lihat Foto

Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri atas 1.187 halaman.

Sejak disetujui oleh DPR dan pemerintah menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Senin (5/10/2020), aturan sapu jagat ini mendapat kritik dari kelompok pekerja atau buruh dan akademisi.

Sebab, sejumlah ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan dinilai akan memangkas dan menghilangkan hak buruh.

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mencatat delapan poin yang menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja tidak berpihak pada kelompok pekerja.

"Setelah membaca undang-undang nir-partisipasi tersebut, kami menemukan setidaknya delapan bentuk serangan terhadap hak-hak buruh yang dilegitimasi secara hukum," ujar Ketua Umum FBLP Jumisih dalam keterangannya kepada Kompas.com, Selasa (6/10/2020).

Delapan poin itu tak mengalami perubahan sejak draf UU Cipta Kerja disetujui dalam Rapat Paripurna hingga diteken oleh Presiden Jokowi.

1. Masifnya sistem kerja kontrak

Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja menyebut, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Penggunaan frasa "tidak terlalu lama" mengubah ketentuan soal batas waktu pekerjaan yang penyelesaiannya "tiga tahun" sebagai salah satu kriteria Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Hal ini diyakini akan membuat pengusaha leluasa menafsirkan frasa "tidak terlalu lama" dan makin menipisnya kepastian kerja bagi buruh.

Demikian juga perpanjangan PKWT yang selanjutnya akan diatur Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan skema perpanjangan melalui PP, maka aturan yang akan dibentuk berpotensi memperburuk jaminan kepastian kerja.

2. Praktik outsourcing kian meluas

UU Cipta Kerja tidak mengatur batasan kriteria pekerjaan yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing.