Pengamat: Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja Tak Bisa Diperbaiki Sembarangan

Kompas.com - 03/11/2020, 16:10 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan kesalahan pengetikan yang terdapat di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak bisa diperbaiki sembarangan.

Menurut Bivitri, kesalahan ketik yang terjadi di Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6 berdampak hukum bahwa pasal-pasal tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Terhadap kesalahan di Pasal 6 dan Pasal 175 itu tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani, yang itu pun sudah salah," kata Bivitri saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Ia menjelaskan, suatu pasal tidak boleh diterapkan hanya berdasarkan keinginan pihak yang ingin menerapkan pasal tanpa tertulis di dalam undang-undang yang dirujuk. Oleh karenanya, pasal yang sudah diketahui salah tidak bisa dilaksanakan.

"Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis," tutur Bivitri.

Baca juga: Yasonna: UU Cipta Kerja Reformatif dan Fenomenal, Ini Terobosan Kreatif untuk Majukan Bangsa

Bivitri mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk memberikan kepastian hukum agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.

"Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu. Karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja," ucapnya.

Dia pun menyebut kesalahan ketik yang cukup fatal ini bisa memperkuat alasan bagi publik melakukan gugatan uji formal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Artinya, permasalahan dalam UU Cipta Kerja bukan hanya soal substansi atau materiil, tapi juga pada prosedurnya yang sejak awal memang dinilai cacat formil.

"Meski tidak otomatis, ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan," kata Bivitri.

Baca juga: Luhut: UU Cipta Kerja Akan Luruskan Hal-hal yang Tak Lurus

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Nasional
Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Nasional
Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Nasional
BPOM: Efikasi Vaksin Covid-19 AstraZeneca Sebesar 62,1 Persen

BPOM: Efikasi Vaksin Covid-19 AstraZeneca Sebesar 62,1 Persen

Nasional
KPK Panggil Dirut PT Bhumi Prasaja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Panggil Dirut PT Bhumi Prasaja Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
Geledah 3 Lokasi, KPK Amankan Dokumen Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Geledah 3 Lokasi, KPK Amankan Dokumen Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca

BPOM Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Nasional
Kutip Komnas Perempuan, Sekjen DPR Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada 2020 Naik 6 Persen

Kutip Komnas Perempuan, Sekjen DPR Sebut Kasus Kekerasan Seksual pada 2020 Naik 6 Persen

Nasional
Menko Polhukam: Presiden dan Pemerintah Tak Ikut Campur dalam Penyelidikan Tewasnya 6 Laskar FPI

Menko Polhukam: Presiden dan Pemerintah Tak Ikut Campur dalam Penyelidikan Tewasnya 6 Laskar FPI

Nasional
Penjelasan Wamenkes soal Data Covid-19 yang Tak Sinkron antara Pusat dan Daerah

Penjelasan Wamenkes soal Data Covid-19 yang Tak Sinkron antara Pusat dan Daerah

Nasional
MA Kabulkan PK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau I

MA Kabulkan PK Gubernur DKI soal Izin Reklamasi Pulau I

Nasional
Dirjen PFM Kemensos: Risma Cermati Akurasi Data KPM Penerima BST

Dirjen PFM Kemensos: Risma Cermati Akurasi Data KPM Penerima BST

Nasional
Bertemu Jokowi, Amien Rais Minta Kasus Kematian 6 Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

Bertemu Jokowi, Amien Rais Minta Kasus Kematian 6 Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

Nasional
Menteri PPPA Minta Dukungan Kemenkumham soal Pengesahan RUU PKS

Menteri PPPA Minta Dukungan Kemenkumham soal Pengesahan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X