Pengamat: Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja Tak Bisa Diperbaiki Sembarangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan kesalahan pengetikan yang terdapat di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tak bisa diperbaiki sembarangan.

Menurut Bivitri, kesalahan ketik yang terjadi di Pasal 6 dan Pasal 175 angka 6 berdampak hukum bahwa pasal-pasal tersebut tidak bisa dilaksanakan.

"Terhadap kesalahan di Pasal 6 dan Pasal 175 itu tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani, yang itu pun sudah salah," kata Bivitri saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Ia menjelaskan, suatu pasal tidak boleh diterapkan hanya berdasarkan keinginan pihak yang ingin menerapkan pasal tanpa tertulis di dalam undang-undang yang dirujuk. Oleh karenanya, pasal yang sudah diketahui salah tidak bisa dilaksanakan.

"Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis," tutur Bivitri.

Baca juga: Yasonna: UU Cipta Kerja Reformatif dan Fenomenal, Ini Terobosan Kreatif untuk Majukan Bangsa

Bivitri mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memberikan kepastian hukum agar pasal-pasal tersebut bisa dilaksanakan.

"Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu. Karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja," ucapnya.

Dia pun menyebut kesalahan ketik yang cukup fatal ini bisa memperkuat alasan bagi publik melakukan gugatan uji formal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Artinya, permasalahan dalam UU Cipta Kerja bukan hanya soal substansi atau materiil, tapi juga pada prosedurnya yang sejak awal memang dinilai cacat formil.

"Meski tidak otomatis, ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan," kata Bivitri.

Baca juga: Luhut: UU Cipta Kerja Akan Luruskan Hal-hal yang Tak Lurus