Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tak Jarang Medsos Membawa Racun yang Timbulkan Perpecahan

Kompas.com - 03/11/2020, 16:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tantangan kehidupan beragama kian hari semakin berat.

Hal ini salah satunya disebabkan karena kemunculan media sosial yang bisa membawa hoaks dan ujaran kebencian, yang berujung pada perpecahan.

"Tidak jarang media sosial membawa toxic, membawa racun seperti hoaks dan ujaran kebencian yang justru menimbulkan perpecahan," kata Jokowi dalam rapat koordinasi nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang disiarkan YouTube Kemenag RI, Selasa (3/11/2020).

Oleh karenanya, menurut Jokowi, dibutuhkan tokoh-tokoh agama yang mempersatukan, merangkul, dan piawai melunakkan perbedaan pilihan dan paham.

 

Baca juga: Rakornas FKUB 2020, Menag: Indonesia Model Terbaik dari Konsep Masyarakat Multikultural

Tokoh tersebut harus mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan.

"Sehingga umat tidak terjebak pada pandangan-pandangan yang ekstrem dan melegalkan kekerasan," ujarnya.

Jokowi pun bersyukur karena di tengah dinamika sosial dan politik global yang penuh gejolak, Indonesia tetap bisa hidup rukun dalam kemajemukan, saling mengayomi dan saling melindungi sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Menurut dia, kerukunan antar umat beragama tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi hasil dari kesadaran bersama bahwa perpecahan dan egoisme golongan akan membawa kehancuran.

Baca juga: Wapres Harap Pemuda ASEAN Kembangkan Kerukunan dan Perdamaian

Kerukunan merupakan hasil dari ikhtiar bersama untuk hidup saling menghormati dan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya saling curiga, berkembangnya benih-benih kebencian dan permusuhan yang akhirnya menghancurkan persatuan serta persaudaraan.

Jokowi pun menyampaikan apresiasi atas kerja para penggerak dan aktivis kerukunan umat beragama dalam merawat kerukunan dan toleransi di masyarakat, terutama di level akar rumput.

Ia berharap, FKUB dapat menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok.

Komitmen ini, kata Jokowi, harus tertanam kuat pada para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan.

"Pemerintah mendukung agar peran-peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstrimisme di berbagai belahan dunia," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com