UU Cipta Kerja Diteken, Ketua Komisi X: Kami Kawal Aturan Turunannya

JAKARTA, Kompas.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan mengawal dan memastikan komitmen pemerintah di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan adanya pasal yang menuai protes pegiat pendidikan.

Adapun, Pasal yang menuai protes tersebut yakni Pasal 65. Pasal ini terdapat dalam Paragraf 12 yang mengatur pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 65 Ayat (1) berbunyi: "Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam Pasal 1. 

Baca juga: Pasal Pendidikan di UU Cipta Kerja, Komisi X: Ini Lepas Kepala, tapi Buntut Masih Dipegang

Komisi X meminta pemerintah dalam pembuatan peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan di badan legislasi (baleg) DPR.

“Karena ini Undang-undang sudah berlaku, yang paling mungkin adalah kami mengawal terkait dengan PP-nya supaya tidak melebar, dan secara substansi masih konsisten dengan apa yang pernah dibahas di dalam baleg,” ujar Syaiful Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (11/3/2020).

Huda mengatakan, Komisi X akan memastikan adanya pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja tersebut hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Ia akan memastikan, bahwa persoalan perizinan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja hanya berlaku bagi Universitas dan Sekolah yang memiliki kredibilitas tinggi di tinggat nasional maupun internasional dan hanya berlaku di kawasan khusus.

Kendati demikian, Huda mempersilakan pegiat pendidikan yang merasa keberatan adanya pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi.

"Saya atas nama Komisi X menyarankan (pegiat pendidikan) untuk menggunakan hak konstitusionalnya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ucap Huda.