Pegiat Medsos Jadi Komisaris BUMN dan Akomodasi Politik Relawan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali melakukan merombak jajaran direksi perusahaan pelat merah. Terbaru, Erick merombak susunan dewan direksi dan komisaris PT Pelni (Persero).

Dalam perombakan ini, Erick mengangkat Kristia Budhyarto sebagai Komisaris Independen PT Pelni. Kristia Budhyarto didapuk untuk menggantikan Widodo Hario.

Baca juga: Selain Ulin Yusron, Ini 7 Nama Relawan Jokowi yang Masuk Jajaran Komisaris BUMN

Dia merupakan pegiat media sosial yang aktif di Twitter dengan akun @kangdede78. Akun tersebut diikuti oleh sekitar 99.500 pengikut saat berita ini ditulis.

Melalui akun tersebut, Kristia Budhyarto kerap menggaungkan program-program pemerintah atau menepis isu negatif terkait Presiden Joko Widodo. Pada Pilpres 2019, dia juga aktif menjadi salah satu koordinator tim media sosial Jokowi-Ma'ruf.

Akomodasi relawan

Ditunjuknya Kristia Budhyarto sebagai Komisaris Independen PT Pelni, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, menambah panjang deretan akomodasi politik yang diberikan Jokowi pada relawannya.

Adi menyebut, praktik ini sebenarnya kurang elok. Tetapi, tak dapat dipungkiri bahwa hal ini perkara yang biasa di politik.

"Ini akan memperpanjang deretan akomodasi politik terhadap relawan masuk lingkaran kekuasaan yang selama ini sering jadi perdebatan publik. Meski kurang elok, di politik ini perkara biasa," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Projo Desak Erick Thohir Perbanyak Komisaris BUMN dari Relawan Jokowi

Menurut Adi, kini, Kristia Budhyarto dan relawan-relawan lainnya yang ditunjuk sebagai direksi atau komisaris perusahaan pelat merah, harus mampu menunjukkan kinerja mereka.

Kemampuan kinerja tidak cukup dibuktikan hanya dengan berkicau di media sosial saja.

"Mestinya yang berkompeten bukan hanya sebatas akomodasi politik. Makanya relawan yang jadi komisaris mesti unjuk kebolehan dengan kinerja, bukan hanya heboh di medsos," kata dia.

Senada dengan Adi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyebut, hal ini menunjukkan bahwa presiden tengah melakukan kompensasi politik berupa imbal jasa pada relawan yang telah membantunya di Pilpes.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan direduksinya meritokrasi dalam sistem politik Tanah Air.

"Miretokrasi direduksi, hanya karena balas jasa di Pilpres. Relawan harus ditampung, walaupun minim kemampuan," ucap Ujang saat dihubungi, Selasa (3/11/2020).

Meski begitu, kata Ujang, hal ini tak sekali dua kali terjadi. Ujang pun memprediksi, ke depan masih akan ada sejumlah relawan Jokowi di Pilpres 2019 yang akan ditunjuk sebagai direksi atau komisaris BUMN.

"Lingkaran setan Pilpres yang masih akan terus terjadi dari Pilpres ke Pilpres," kata dia.

Untuk diketahui, bersamaan dengan penunjukkan Kristia Budhyarto, Erick Thohir juga mengangkat Iwan Taufiq Purwanto sebagai Komisaris PT Pelni. Dia menggantikan Marwanto Harjowiryono.

Baca juga: Sepak Terjang Kang Dede, Tim Medsos Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Iwan Taufiq Purwanto merupakan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Yahya Kuncoro mengatakan, pergantian komisaris ini dilakukan sebagai langkah Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama di masa adaptasi kebiasaan baru.

“Hari ini kami telah menerima komisaris baru di PELNI, manajemen berharap dengan kehadiran dua komisaris baru di PELNI dapat mendukung dan menyukseskan visi misi Perusahaan serta dapat mengembangkan potensi bisnis Perusahaan,” kata Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2020).