UU Cipta Kerja Permudah Tenaga Kerja Asing Bekerja di RI, Ini Perubahannya

Kompas.com - 03/11/2020, 08:00 WIB
Sebanyak 29 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang sempat tertunda pemulanganya, akhirnya hari ini, Jumat (3/4/2020) dipulangkan ke negara asalnya di China. KOMPAS.COM/HADI MAULANASebanyak 29 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang sempat tertunda pemulanganya, akhirnya hari ini, Jumat (3/4/2020) dipulangkan ke negara asalnya di China.
Penulis Bayu Galih
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani draf Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Dengan demikian, aturan sapu jagat ini mulai resmi berlaku di Indonesia, termasuk yang mengatur ketenagakerjaan.

Saat masih berbentuk rancangan UU, sejumlah polemik muncul karena UU Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pihak korporasi.

Salah satu kekhawatiran mengenai kehadiran UU Cipta Kerja adalah beleid yang memudahkan tenaga kerja asing untuk beroperasi dan bekerja di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Apakah kekhawatiran itu punya dasar? Tentu saja, perlu dilihat aturan mengenai TKA dalam UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, aturan mengenai penggunaan TKA diatur dalam Pasal 42 hingga Pasal 49 UU Ketenagakerjaan.

Dalam UU Cipta Kerja, aturan ini diubah dalam Pasal 81 poin 4 hingga. Terlihat sejumlah perubahan yang membuat penggunaan TKA di Indonesia semakin mudah.

Berikut paparannya.

1. Izin dipermudah

Dalam UU Ketenagakerjaan, TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait. Ketentuan ini ada dalam Pasal 42 Ayat (1).

Sejumlah izin itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, antara lain Visa Tingga; Terbatas (Vitas), Rencana Penggunaan TKA, dan Izin Menggunakan TKA.

Baca juga: UU Cipta Kerja Resmi Dinomori Jadi UU Nomor 11 Tahun 2020

Akan tetapi, ketentuan ini diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga TKA hanya perlu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).

Berikut perubahan Pasal 42 Ayat (1) tersebut: "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat".

2. Permudah direksi, komisaris, hingga pemegang saham asing

Pada UU Ketenagakerjaan, izin tertulis dipermudah hanya untuk pegawai diplomatik dan konsuler. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 Ayat (3).

Akan tetapi, di UU Cipta Kerja, hal ini diperluas.

Bukan hanya tidak perlu mendapatkan izin tertulis, bahkan ada sejumlah posisi yang tidak perlu memiliki RPTKA, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham.

Baca juga: Bedah UU Cipta Kerja, Kontradiksi Waktu Libur Hanya Sehari dalam Sepekan

Berikut aturan dalam Pasal 42 Ayat (3):

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau

c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Menkes: Saya Kaget, Setiap Habis Libur Panjang, Kasus Covid-19 Selalu Naik 40 Persen

Nasional
Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Nasional
Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Janji Listyo Sigit Hentikan Kasus Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi

Nasional
Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Sriwijaya Air Akan Evaluasi Internal Setelah Jatuhnya SJ 182

Nasional
Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Nasional
LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

LPSK Serahkan Kompensasi Rp 2,015 Miliar ke 10 Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Soal Orang yang Menolak Vaksin karena Tak Percaya Covid-19, MUI: Ini Penyakit, Kita Wajib Berobat

Nasional
Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Untuk Pulihkan Ekonomi, Sektor Kesehatan Harus Jadi Prioritas Penanganan

Nasional
Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Nasional
Kemenkes Duga Bupati Sleman Sudah Positif Covid-19 Saat Disuntik Vaksin

Kemenkes Duga Bupati Sleman Sudah Positif Covid-19 Saat Disuntik Vaksin

Nasional
Wacana Komjen Listyo Sigit Bentuk Pam Swakarsa Dikhawatirkan Akan Mempersenjatai Sipil

Wacana Komjen Listyo Sigit Bentuk Pam Swakarsa Dikhawatirkan Akan Mempersenjatai Sipil

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB Masih Berlangsung, Satu Anggota TNI Tewas

Kontak Tembak dengan KKB Masih Berlangsung, Satu Anggota TNI Tewas

Nasional
IPW: 4 Jenderal Bintang Dua Ini Dinilai Berpotensi Jadi Kabareskrim

IPW: 4 Jenderal Bintang Dua Ini Dinilai Berpotensi Jadi Kabareskrim

Nasional
Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto Didakwa Beri Suap Nurhadi Sebesar Rp 45,7 Miliar

Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto Didakwa Beri Suap Nurhadi Sebesar Rp 45,7 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X